Anggota DPRD Medan Banyak Terima Laporan Perekrutan Kepling Bermasalah

Dibaca:
Editor: dicky irawan author photo


Dailysatu.com- Anggota DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari banyak merima laporan dari masyarakat bahwa proses perekrutan Kepala Lingkungan (Kepling) bermasalah.

“Ada indikasi tidak mengikuti aturan yang ada,” papar Anggota DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, persoalan pemilihan Kepling itu membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

“Seperti di Dapil saya Medan Amplas, Medan Kota, banyak permasalahan yang terjadi dari laporan warga yang saya terima. Ini sudah sampaikan kepada Camat, kenapa hal ini bisa terjadi,” paparnya.

Padahal, lanjut Dedy Aksyari, bahwa pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian kepala lingkungan sudah diatur dan memliki payung hukum yakni Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.9/2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

“Disitu sudah jelas bagaimana aturan mainnnya. Jadi saya pikir ini harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat,” tegas Dedy Aksyari Nasution yang juga anggota Komisi IV DPRD Medan ini.

Dia mendapat informasi bahwa banyak kejanggalan dalam proses pemilihan, yakni calon Kepling bukan berdomisi di tempat pemilihan atau warga setempat. Selain itu, proses pendaftaran serta hasil ujian yang tidak transparan, terbuka dan profesional. Bahkan informasi yang tidak maksimal.

Parahnya lagi, ungkap Dedy Aksyari, adanya rekomendasi atau kepentingan organisasi dan lainnya. “Ini harus dievaluasi,”paparnya.

Dedy Aksyari berharap agar hal tersebut menjadi perhatian Kabag Tapem Pemko Medan untuk mengevaluasi proses hasil pemilihan Kepling tersebut.

Dedy Aksyari menambahkan hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan melanggar payung hukum. Padahal, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9/2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

“Sistem perekrutan Kepling banyak terjadi menyalah aturan. Banyak “titipian” dan tidak mengikuti aturan. Kita minta Kabag Tapem segera evaluasi,” pungkasnya. (DS/ Dik)


Share:
Komentar

Berita Terkini