Ada Dugaan Pungli 'Berkedok' Uang Sumbangan Sukarela di SDN 008 Air Putih. BARA API Inhu : Sudah Dilaporkan ke Kejari!

Editor: romi syah author photo
Ketua DPC LSM BARA API Kabupaten Inhu, Fitri Ayomi saat menyerahkan bukti laporan dugaan pungli di SDN 008 Air Putih Lubuk Batu Jaya,Inhu kepada Kejari Inhu beberapa hari lalu.


dailysatu.com- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM BARA API Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu untuk segera menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) 'berkedok' uang sumbangan sukarela komite di SDN 008 Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya (LBJ).


Bahkan, atas dugaan pungli itu, DPC LSM BARA API Inhu juga telah melaporkan Kepala Sekolah, Ketua Komite SDN 008  Air Putih Lubuk Batu Jaya ke Kejari Inhu pada 5 Januari 2022 lalu.


"Kita (DPC LSM BARA API-red) berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Kejari Inhu untuk segera menidaklanjuti laporan kami atas adanya dugaan pungli berkedok uang sumbangan sukarela komite yang terjadi di SDN 008 Air Putih LBJ, "tegas Ketua DPC LSM BARA API Kabupaten Inhu, Fitri Ayomi kepada dailysatu.com, Minggu 30 Januari 2022.

Kartu Iuran Sumbangan Komite




Disebutkan, berdasarkan temuan DPC LSM BARA API Inhu melalui kartu iuran sumbangan sukarela yang ditantangani oleh Komite Sekolah, Karromuddin bahwa setiap bulannya setiap siswa membayar uang iuran sukarela komite sebesar Rp.15.000.


Lantas, lanjutnya, DPC LSM BARA API pun melakukan komfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah SDN 008 Air Putih, Margaretha Sugiyanti.


Dalam kesempatan itu, Margaretha Sugiyanti menyebutkan bahwa iuran itu bersifat sukarela.


"Itu hanya iuran sukarela, kalau mau bayar ya bayar.Kalaupun enggak ya tidak apa-apa karena kan sifatnya sukarela,"katanya.


Margaretha juga menuturkan bahwa dana iuran sukarela itu dialokasikan untuk membayar gaji guru honorer dan telah direstui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Inhu.


Namun, kata Fitri Ayomi lagi, apapun bentuknya iuran sukarela komite di SDN 008 Air Putih itu bertentangan dengan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah yang menegaskan, bahwa tidak boleh ada pungutan yang diminta oleh Komite sekolah kepada peserta didik atau orang tua wali. Sekolah dilarang menarik pungutan apapun.


"Meskipun kata Kepseknya bentuk sukarela tapi dari kartu iuran yang kami dapati dari orangtua wali murid bahwa iuran itu sifatnya mengikat dan 'diharuskan' dibayar setiap bulannya, "pungkasnya.


Didalam kesempatan itu juga, Fitri Ayomi mengulang dan berharap kepada Kejari Inhu agar profesional untuk mengungkap dugaan pungli di SDN 008 air Putih LBJ tersebut.


"Apalagi, kondisi pandemi ini, saya yakin sangat memberatkan bagi orangtua/wali murid untuk membayar iuran sukarela itu, "harapnya. (ds/ari)

Share:
Komentar

Berita Terkini