Pengamat Hukum : MKN Diminta Tak Menghambat Proses Pemeriksaan Notaris Elvira

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Sumut diminta tak menghambat proses penyidikan untuk pemeriksaan Notaris Elvira yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Pasalnya, pemeriksaan Notaris Elvira sangat penting dalam mengungkap kasus kredit macet PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) di Bank BUMN.

Akibat dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Notaris Elvira dan pengembang menyebabkan kredit PT KAYA mengalami kemacetan dari sebelumnya masih lancar. Sikap Majelis Kehormatan Notaris yang juga tidak memberikan lampu hijau untuk Kejatisu melakukan pemeriksaan terhadap Notaris Elvira tanpa alasan yang jelas.

Karena itu, Pengamat hukum dari Pusat Study Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PUSHPA) Sumut, Muslim Muis SH, yang juga mantan wakil direktur LBH Medan, menegaskan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus membongkar aktor intelektual dibalik kasus kredit macet PT KAYA. Persoalan penggelapan 35 sertifikat yang dilakukan mafia tanah harus diungkap secara transparan dan tidak ditutup-tutupi.

"Masak tidak diizinkan untuk diperiksa. Itu namanya menghalang-halangi penyidikan," katanya, Selasa (7/12/2021)

"Setelah itu rubah lagi Pasalnya karena menghalang-halangi, tangkap Ketua Dewan Kehormatannya bila perlu," tegas alumni Universitas Syahkuala Banda Aceh itu.

Sementara menurut Kasipenkum Kejati Sumatera Utara, Yos Arnold Tarigan, pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat permohonan pemeriksaan Notaris Elvira, tetapi sampai saat ini tidak diizinkan. 

"Kami sudah layangkan dua kali surat permohonan izin ke Majelis Kehormatan Notaris, tetapi belum digubris. Pekan ini kami akan kirimkan lagi," ungkap Yos.

Dia menegaskan, jika dalam surat Kejati Sumatera Utara yang ketiga kalinya belum ada itikad baik dari Majelis Kehormatan Notaris untuk mengizinkan Notaris Elvira diperiksa, maka pihaknya akan berkoordinasi ke Kajatisu untuk meminta petunjuk selanjutnya.

"Apabila tidak hadir juga maka akan kita sampaikan ke Pimpinan untuk dimintakan petunjuk lebih lanjut," ucapnya.

Sementara, Humas Kemenkumham Sumut Bambang, mengatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris sudah sesuai undang-undang ke notarisan.

"Alasan majelis, bahwa notaris tersebut sudah melaksanakan tugas sesuai dengan UU Jabatan Notaris," pungkasnya.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini