Mulai 3 Januari 2022, Disdukcapil Medan Hapus Denda Administrasi Dokumen Kependudukan

Dibaca:
Editor: dicky irawan author photo


Dailysatu.com- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang cepat, mudah, sederhana dan pasti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan telah menetapkan untuk tidak lagi memungut denda administrasi dokumen kependudukan alias denda nol.

Berbagai denda administrasi tersebut yang selama ini masih diberlakukan pengurusan yang terlambat seperti pengurusan akta kelahiran (Rp. 10.000), akta kematian (Rp. 5000), akta perkawinan (Rp. 30.000) dan lainnya. Ketetapan itu mulai berlaku sejak 3 Januari 2022.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 58/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3/2021 Tentang Penyelenggaraan Adminduk.

"Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memiliki seluruh dokumen kependudukan yang ditetapkan. Tidak ada lagi beban beban biaya yang harus dipikul oleh masyarakat, sehingga dapat memberatkan masyarakat," jelas Plt. Kadisdukcapil Kota Medan, Zulkarnain, kepada wartawan, Kamis (30/12/21), terkait Refleksi Akhir Tahun 2021 dan Kebijakan Pokok 2022 Disdukcapil Kota Medan.

Kebijakan lainnya yang ditempuh, lanjut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan itu, adalah pengadaan sarana pelayanan adminduk. Seperti kenderaan roda dua pelayanan keliling adminduk kepada 21 kecamatan.

Sehingga petugas pelayanan kecamatan bisa lebih responsif, luwes melakukan pelayanan "jemput bola“ langsung adminduk secara berkelanjutan.

"Petugas Disdukcapil akan 'door to door' untuk keluarga-keluarga yang karena keterbatasan, tidak bisa datang langsung sekaligus melakukan sosialisasi," ujar Zulkarnain, yang menjabat secara defenitif sebagai Kadisdukcapil Kota Medan tahun 2018 hingga 2021.  

Zulkarnain menambahkan, Disdukcapil Kota Medan juga segera membuka pelayanan adminduk di kelurahan-kelurahan. Tahap 1, di 40 kelurahan, guna meningkatkan akses masyarakat mendapatkan pelayanan Adminduk "cukup datang ke kelurahan''.

"Yang paling pokok, kedepan adalah menjaga integritas petugas pelayanan, yakni jangan melakukan Pungli," tegas Zulkarnain, yang hingga saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Umum Shitoryu Indonesia Karatedo Sumut, dimana atlitnya juga ikut penyumbang medali pada PON Papua 2021.

Zulkarnain menambahkan, selama 2021, Disdukcapil Kota Medan juga telah memperoleh sejumlah penghargaan, seperti Sertifikat ISO 9001 tentang Manajemen Mutu, Sertifikat ISO 27001 tentang Security System, dan Sertifikat ISO 37001 tentang Anti Penyuapan.

"Pelayanan Daring SIBISA juga acara nasional dinilai cukup berhasil dengan keberhasilan Pemko Medan meraih penghargaan Smart Governance," kata Zulkarnain, seraya menambahkan, tema Pelayanan Publik Disdukcapil Kota Medan tahun 2022 adalah Dukcapil Digital. 

Ia juga mengungkapkan, mulai tanggal 3 Januari 2022, Disdukcapil Kota Medan juga membuka jam pelayanan tambahan di Kantor Disdukcapil Kota Medan sampai dengan pukul 20.00 WIB.

"Tujuannya agar masyarakat yang pulang kerja sore, masih bisa mengurus kebutuhan dokumen kependudukannya ketika pulang kerja, sebelum pulang ke rumah," ungkapnya.

Sasarannya, imbuh Zulkarnain, agar pemanfaatan pelayanan daring/on line dapat lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat, guna mendapatkan pelayanan yang sederhana, mudah, cepat dan pasti, tanpa perlu tatap muka. Dimana prasarana dan sarana pelayanan daring sudah bagus tanpa hambatan yang berarti

Untuk memperkuat sistem pengendalian manajemen, lanjut Zulkarnain, Disdukcapil Medan juga sudah mulai menerapkan pemberian tanda terima secara elektronik. Dimana setiap pendaftaran adminduk oleh pemohon, langsung masuk ke data center pimpinan, sehingga secara langsung dapat diminitor proses penyelesaiannya secara tepat waktu

Ia menjelaskan, Disdukcapil Medan juga sudah mencanangkan sebagai kawasan Zona Integriras (ZI) menuju WBK dan WBBM. "Jadi sasaran Disdukcapil di tahun 2022 adalah 'Medan Sadar Adminduk 2022'," ungkapnya.

Selain itu, kerjasama pemanfaatan data dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga pelayanan publik lainnya, juga terus diperluas. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk validasi/ferifikasi data penduduk berbasis individu.

"Ini sangat berguna mendukung program-program pelayanan publik lainnya, seperti vaksinasi Covid-19, program subsidi sosial, dan lain-lainnya," pungkas Zulkarnain. (DS/ Dik)

Share:
Komentar

Berita Terkini