LSM Macan Habonaron Minta Aparat Hukum Telusuri Dana Swakelola di Dinas PPKAD Rp 41,7 Miliyar

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

Teks foto : Ketua LSM Macam Habonaran Jansen Napituk

dailysatu.com - Terkait dana swakelola di Dinas PPKAD sebesar Rp 41,7 Miliyar yang diduga banyak terjadi penyelewengan, menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat dan pemerhati pemerintahan.

Termasuk juga dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Habonaran Jansen Napituk.

Jansen Napituk kepada wartawan, Kamis (23/12/2021) mengatakan pihak penegak hukum harus menelusuri dana swakelola Tahun anggaran 2021 senilai Rp 41,7 Miliar di 38 aitem yang ada di dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sebelum ada pemeriksaan dari BPK.

"Hal ini harus menjadi perhatian khusus para penegak hukum baik kejaksaan maupun pihak kepolisian,"ucapnya.

Jansen Napituk juga meminta kepada Frans Saragi selaku kepala badan tidak perlu menghindar dari rekan -rekan Pers yang akan mengkonfirmasi tentang dana yang dikelolanya. 

"Untuk apa lari dari kawan - kawan press, kalau tidak ada masalah. Saya menduga bahwa dana di dinas tersebut tidak dilaksanakan sesuai perintukannya, apalagi saat ini harus transparansi sebab dana itu bersumber dari APBD,"jelasnya.

Jansen juga menyesalkan sikap H Siburian dari pihak PLN Cab. Siantar yang mengatakan apakah sudah ada persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menerangkan berapa setiap bulannya pembayaran Pemkab Simalungun kepada PLN  lampu jalan yang ada di daerah Simalungun. 

"Saya juga menduga antara Pemkab Simalungun dan pihak PLN tentang pembayaran rekening ada kong kali kong, untuk itu saya menghimbau aparat hukum menelusuri petugas PLN yang membidangi penagihan rekening lampu jalan,"tegasnya. (ES)

Share:
Komentar

Berita Terkini