Korupsi Dana Hibah Pilkada KPUD Sergai, Tiga Terdakwa Ini Jalani Sidang Perdana Di PN Medan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Tiga terdakwa yakni mantan Sekretaris KPUD Serdangbedagai (Sergai), Chairul Miftah Nasution selaku PPK dan Rahmansyah selaku Bendahara Pembantu KPU Sergai yang dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020 senilai Rp32,2 miliar, jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (6/12/2021).

Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 8 PN Medan tersebut beragendakan mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ardi Hsb dan Erwin.

JPU dalam dakwaannya menyebutkan, bahwa terdakwa Dharma Eka Subakti bersama-sama dengan Chairul Miftah Nasution dan Rahmansyah membuat dan mengirimkan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana hibah No. Kab/IV/2021 tanggal 28 April 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. 

"Seharusnya laporan yang disampaikan paling lambat 21 April 2021 dengan laporan realisasi anggaran kegiatan KPU Kabupaten Serdang Bedagai, yang ditandatangani Dharma Eka Subakti dan saksi Rahmansyah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan total anggaran sebesar Rp32,2 miliar," kata JPU dari Kejari Sergai. 

Selain itu JPU juga mengatakan, terdapat sisa dana hibah yang telah dikembalikan oleh ketiga terdakwa sebesar Rp4,2 miliar. Bahwa laporan pertanggung jawaban dana hibah KPU Daerah Kabupaten Sergai berbeda yang dibuat dan dikirimkan oleh ketiga terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sergai. 

Akibat perbuatan ketiga terdakwa, ungkap JPU, telah merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Sergai sebesar Rp1,2 miliar. 

Perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

"Atau Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tegas JPU. 

Setelah mendengarkan dakwaan dari JPU, Majelis Hakim yang diketuai Eliwarti memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan keberatan atas surat dakwaan (eksepsi) pada sidang pekan depan. Dari ketiga terdakwa, hanya terdakwa Dharma Eka Subakti yang tidak mengajukan eksepsi.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini