Ketua KNPI Humbahas Apresiasi Kinerja Bupati Dalam Pembangunan MPP

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

Teks foto : Ketua KNPI Humbahas Dina Situmeang


dailysatu.com - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Dina Situmeang mengapresiasi Bupati Dosmar Banjarnahor yang terus berupaya meningkatkan pembangunan didaerah tersebut. 

Dia menilai, pembangunan di Humbahas sudah mulai makin pesat , salah satunya akan terbangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Langkah itu, lanjut dia, merupakan sebuah pertanda bahwa Bupati Dosmar menumbuhkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Selain, berkeinginan pemerintahannya bersih, akuntabel dan efisien.

Demikian disampaikan Dina kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/12/2021) di Dolok Sanggul. " Saya akui banyak gagasan-gagasan dan karya nyata yang dilakukan Bupati Dosmar, salah satunya akan dibangunnya Mal Pelayanan Publik. Itu semua demi kepentingan masyarakat Kabupaten Humbahas,"kata Dina. 

Dina mengatakan, mengapresiasi upaya Bupati Dosmar yang akan membangun Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Humbahas. Karena tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan publik memberikan kemudahaan , kecepatan, keterjangkauan , keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

" Jadi saya pikir keberadaan MPP ini, bukti bahwa pemerintah daerah hadir disini. Selain, Bupati Dosmar berkeinginan pemerintahannya bersih, akuntabel dan efisien," tuturnya.

Dina menambahkan, Mal Pelayanan Publik juga menumbuhkan interaksi yang semakin dekat antara pemerintah dan masyarakat. Dan, pengembangan MPP ini juga merupakan langkah Pemerintah Humbahas menyambut era globalisasi.

" Karena saat ini sesuai kebutuhan masyarakat, Pemerintah harus membangun sistem terintegrasi yang digital, yang adaptif terhadap perubahan. Apalagi kini dunia sedang berlomba-lomba mengedepankan keterbukaan (open government)," katanya.

Oleh karena itu, seiring dengan kehadiran MPP, Dina mendorong agar Bupati Dosmar mengisi SDM bermental melayani. " Harus terlebih dahulu disiapkan sumber daya manusianya yang bermental melayalani, selain menyiapkan infranstruktur , dan fasilitas," harapnya.

Karena, lanjut Dina, kunci dari keberhasilan pelayanan publik adalah pada mental petugas. Bukan dikarenakan pintar menggunakan teknologi kecanggihan.

"Bukan hanya pintar, melainkan SDM yang memiliki mental melayani. Karena kunci keberhasilan pelayanan publik terletak pada mental petugasnya," imbuhnya. 

Diberitakan sebelumnya, pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) akan dibangun di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) untuk pertama kalinya ada di Sumatera Utara. Langkah ini merupakan sebuah pertanda bahwa  Pemerintah Humbahas berkomitmen untuk mewujudkan good governance yaitu, pemerintah yang bersih, akuntabel dan efisien. 

MPP yang juga menjadi salah satu garda terdepan pelayanan publik dapat dikatakan sebagai sebuah “miniatur” yang menunjukkan kinerja pelayanan pemerintahan di mata publik. 

Demikian itu disampaikan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor kepada sejumlah wartawan dirumah dinas, Rabu (22/12/2021). 

" Pembangunan MPP itu dimaksudkan untuk memberi pelayanan yang lebih baik ke masyarakat dengan mengintegrasikan pelayanan publik yang diberikan kementerian, lembaga pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota/BUMN/BUMD secara terpadu satu tempat yang dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, kenyamnan, keamanan pelayanan, meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha," ujar Bupati menambahkan.

Dikatakan Bupati, Pemerintah Kabupaten Humbahas berharap MPP yang akan didirikan akan memberikan pelayanan publik lebih mudah. " Pelayanan yang mudah itu maksudnya, terhindar dari oknum yang mencalo-calo-kan. Mulai itu, di desa, kantor dinas, Samsat dan lainnya," kata Dosmar.

Mal Pelayanan Publik ini akan dibangun di Jalan Sisingamangaraja bekas kantor Camat Dolok Sanggul atau kantor Satpol PP. 

Sebanyak 13 instansi pemerintah, 6 intansi vertikal, 6 BUMN/BUMD turut andil dalam memberikan pelayanan dengan total 25 jenis pelayanan.

Antara lain, Dinas PMPTSP, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, BPKPAD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Kopedaging, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PKP.

Kemudian, Polres, Kantor Pajak, Kejaksaan, Pertanahan/BPN, KUA/Depag, Imigrasi, BPJS Kesehatan, UPT SPAM, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Sumut, Telkom.

Kepala Dinas Perkim Anggiat Manullang didampingi Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Dan Utilitas Kawasan Permukiman Samuel Hendra Butarbutar, diharapkan dengan adanya Mal Pelayanan Publik, selain memberikan kemudahan layanan, juga dapat meningkatkan sinergi antar instansi yang bergabung serta dapat melakukan integrasi proses bisnis.

" Kita membangun MPP ini untuk mengurangi beban dan penderitaan masyarakat dimana selama ini mendapat pelayanan yang berbelit-belit dalam banyak urusan  sehingga memilih  calo untuk mengurusnya  membuat biaya tinggi," ujar Samuel. 

Lebih lanjut, Samuel mengatakan, pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) direncanakan dibangun awal tahun 2022 dengan biaya Rp 7.999.996.700, dan saat ini sudah dalam proses tender.

Dalam perencanaannya, akan di desain dengan langgam arsitektur etnik modern yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representative, dengan fasilitas sarana parkir untuk pengunjung dan bus bandara, pelabuhan dan pariwisata, lobby dan coustumer service, tempat dan mesin antrian, ruang tunggu tempat multimedia gerai/counter layanan, fasilitas dan layanan difabel, ruang balai nikaj, ruang laktasi, ruang kantin, ruang baca dan digital library, ruang bermain anak, ATM center dan jaringan internet, serta ruang kantor dan ruang rapat untuk Mal prlayaban publik.

"Untuk penyelenggaraan pelayanan publik akan menerapkan konsep pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas daribpemberi layanan sesuai dengan standar pelayanan dengan ciri yang efektif, sederhana, kejelasan dan kepastian, keterbukaan dan efisiensi, tepat waktu. Dan ini menjadi jawaban atas komitmen Pemerintah Kabupaten Humbahas dalam penyederhanaan birokrasi pelayanan kemudahan pelatanan tercapai dan daya saing akan meningkatkan kemudahan berusaha  dan hingga meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Humbang Hasundutan secara khusus dan Nasional" terangnya.

Disampaikannya, sebagaimana diketahui pembangunan pelayanan pubik ini berpedoman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2121 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahaun 2017 tentang Pelayanan Mal Pelayanan Publik. 

"Kita sudah study tiru ke Sragen, Salatiga, dan Surakarta mereka sudah menerapkan itu.  Dan kita sudah melihat langsung bagaimana sistem dan penerapannya, maka kita membuat desain khas rumah Batak dan ini nantinya menjadi salah satu kantor ikon Humbang Hasundutan.  Nanti kita  menjadi yang pertama di Sumatera Utara  yang  membangun Mal Pelayanan Publik, " tutupnya.(Carlos) 

Teks foto : Ketua KNPI Humbahas Dina Situmeang

Share:
Komentar

Berita Terkini