Dipersidangan Saksi Ini Sebut Terdakwa Mengidap Sakit Mental Sejak Tahun 2015

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo

 


dailysatu.com- Sidang lanjutan terdakwa Johan (36) perkara perjudian yang digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Selasa, (14/12/2021) sempat membuat heboh pengunjung sidang. 


Pasalnya dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Immanuel Tarigan, SH, MH saksi Yulia istri terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa mengalami penyakit gangguan mental sejak tahun 2015.


"Suami saya (Johan-red) sudah lama mengalami gangguan mental sejak tahun 2015 hingga saat ini," ucap Yulia.


Selain itu Yulia juga mengaku dirinya ikut menemani terdakwa saat penyidik Polda Sumut membawa suaminya ke RS Bhayangkara Medan untuk visum.


"Lalu RS Bhayangkara mengeluarkan visum yang menyatakan bahwa suami saya memang mengalami gangguan mental. Dan dalam kesimpulan visum yang diterbitkan RS Bhayangkara itu menyatakan suami saya harus berobat teratur ke rumah sakit jiwa," jelasnya.


Dengan nada sedih Yulia juga mengatakan, dirinya dan terdakwa tak sanggup membayar uang biaya berobat di tempat praktek spesialis dr. Raharjo, SPKj Dr. Raharjo, Sp.KJ di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan.


"Kami gak tentu berobat yang mulia, kadang sebulan sekali, terkadang belum tentu, karena masalah biaya," tutur Yulia.


Sementara saksi Mensi, mengaku bahwa terdakwa juga sempat dirawat oleh dokter spesialis kejiwaan RS Mahoni, Elmeida Effendy M.ked (KJ), SpKJ (K).


"Sekitar 5 atau 7 hari berada di RS Mahoni, dan saya tidak ketemu langsung, hanya dari jendela melihat terdakwa dengan tangan dan kaki dirantai," ungkapnya.


Saksi juga menyebutkan bahwa terdakwa hingga saat ini masih mengalami sakit. 


"Sakit terdakwa sering kambuh, dia sering marah - marah dan menjerit - jerit," ucap saksi.


Tak hanya itu, saksi juga mengaku bahwa dirinya sudah lama mengenal terdakwa, bahwa dulunya terdakwa bekerja sebagai penjual kue keliling. 


"Seingat saya Johan menjual kue dari 2013 hingga 2015," ujar saksi.


Dalam persidangan tersebut penasehat hukum terdakwa memperlihatkan photo copy surat visum kepada Majelis Hakim.


"Ini kami dapat dari penyidik, namun gak dilampirkan diberkas. Yang aslinya dengan penyidik mulia,"


Mendengar hal tersebut, Ketua Majelis Hakim, Immanuel Tarigan memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan penyidik.


Setelah mendengar keterangan dari saksi, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan.


Di luar persidangan, tim Penasehat Hukum terdakwa, Suwandi, SH didampingi Jonen Naibaho, SH, Andus H Lingga, SH dan Rudolf Naibaho, SH mengatakan bahwa sebenarnya terdakwa telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa. 


"Dokter tersebut pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut pernah berobat dengan penyakit gangguan mental. Makanya tadi di sidang kita menjelaskan surat yang dikeluarkan dokter tersebut," ucapnya.


Lanjut dikatakan Suwandi, bahwa penyidik Polda Sumut juga pernah membawa terdakwa ke RS Bhayangkara. 


"Lalu RS Bhayangkara mengeluarkan visum yang menyatakan bahwa terdakwa ini ada memang mengalami gangguan mental. Dan dalam kesimpulan visum yang diterbitkan RS Bhayangkara itu menyatakan terdakwa tersebut harus berobat teratur ke rumah sakit jiwa," terangnya.


Ditambahkan Jonen Naibaho SH, dengan adanya dugaan memiliki penyakit gangguan mental, tim penasehat hukum juga telah beberapa kali melayangkan surat penangguhan, baik ke polda, kejaksaan maupun ke pengadilan, namun tidak pernah dikabulkan. 


Menurutnya, karena terdakwa memiliki penyakit gangguan mental, maka berdasarkan Pasal 44 KUHAPidana, terdakwa tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. 


"Artinya, dia tidak boleh ditahan. Apalagi sudah ada bukti-bukti visum yang dikeluarkan RS Bhayangkara. Tetapi surat visum tersebut tidak dimasukan penyidik diberkas. Namun kami akan masukkan berkas tersebut ke pembuktian kami di persidangan sebagai alat bukti," jelasnya.


Selain itu, sambungnya, pada tanggal 02 juli 2021, kasus tersebut sudah di P-19 Jaksa. Dalam petunjuknya jaksa minta penyidik kepolisian untuk mengklarifikasi pemeriksaan terhadap dua surat keterangan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa.


Kemudian, apabila berdasarkan hasil penyidikan itu benar mengalami gangguan jiwa, agar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit pemerintah. Dan apabila hasil pemeriksaan itu benar, maka harus mempedomani Pasal 44 ayat 1 KUHAPidana.


"Namun, pada saat P19 dari Kejaksaan, penyidik belum membawa klien kita ke RS Pemerintah untuk diperiksa kejiwaannya, nah anehnya saat klien kita berkasnya telah di  P21 baru penyidik membawa klien kita ke RS Bhayangkara untuk memeriksa kejiwaannya, kan ini sangat aneh," pungkasnya.(ds/sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini