APBD Dokumen Perencanaan Pembangunan Gunungsitoli Paling Konkrit

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Firman Zebua SH, menyebut APBD dokumen perencanaan pembangunan paling konkrit yang menunjukkan skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah daerah.

Sebab, pada hakekatnya dokumen APBD merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dengan penuh tanggung jawab.

Ungkapan tersebut disampaikan Firman dihadapan Walikota Gunungsitoli, Ir. Lakhomizaro Zebua, dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli, Senin (6/12/2021).

Firman menjelaskan, APBD juga menjadi alat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai manifestasi dan komitmen, Fraksi Hanura mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan serta penerimaan daerah menjadi program prioritas yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pengelolaan APBD tentu memerlukan perencanaan yang matang, terarah, proporsional, objektif, dan transparan dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera seperti bunyi UUD 1945 pada sila kelima Pancasila", kata Firman.

Maka dari itu, lanjut Firman, Fraksi Hanura berharap penyusunan Ranperda APBD Tahun 2022 memberikan manfaat secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah

Fraksi Hanura memandang perlu memberi catatan terhadap penyusunan Ranperda APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2022. Adapun catatan tersebut, yakni:

1. Fraksi Hanura meminta Walikota Gunungsitoli mengisi pimpinan OPD dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan serta melihat kompetensi prestasi kerja masing-masing ASN yg akan mengisi unit OPD.

2. Mencermati nota keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli, Fraksi Hanura berharap Ranperda APBD Tahun 2022 berdampak terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan umum, optimalisasi pelayanan, dan aksesbilitas perkembangan potensi sektor perekonomian.

3. Fraksi Hanura juga mendorong, agar program kegiatan di Tahun 2022 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Fraksi Hanura memahami muatan Ranperda APBD Tahun 2022 dimana penyusunannya dilakukan dalam waktu singkat. Namun demikian, Fraksi Hanura meminta pembahasan APBD Tahun 2022 dilakukan serius dengan memperhatikan uraian, materi serta kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah", ujar Firman. (ds/Ris)

Share:
Komentar

Berita Terkini