Kejatisu Minta Alamp Aksi Buat Laporan Tertulis Soal dugaan Penyalaggunaan Anggaran di PT Pelindo I & Kantor Balai Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wil I Provsu

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Beberapa kali oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) dalam menyoroti dan mengkritisi dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dalam pengerjaan proyek yang jumlahnya Miliyaran Rupiah di PT Pelindo I, dan Kantor Balai Pelaksanaan Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara (Provsu), mulai menampakkan titik terang. 

Pasalnya, dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan Alamp Aksi, Selasa (5/10/2021), mereka diminta oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) untuk segera membuat laporan secara resmi (tertulis) terkait aksi yang telah beberapa kali disampaikan ke Kejatisu.

" Jadi sebaiknya, kawan-kawan dari Alamp Aksi segera membuat laporan secara tertulis, agar Persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti," pinta salah seorang staf Penerangan Hukum (Penkum) Kejatisu, Wanju Silalahi, didampingi rekannya yang juga staf Penkum Kejatisu, ketika menerima perwakilan dari puluhan massa Alamp Aksi yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejatisu, Jalan AH Nasution Medan.

Menanggapi permintaan tersebut, Koordinator aksi Alamp Aksi Faqih Muwahid serta beberapa perwakilan lainnya, langsung merespon permintaan dari staf Penkum tersebut. Mereka akan segera menyerahkan laporan secara resmi secepatnya.


" Kami secepatnya akan menyerahkan surat laporan tertulis secepatnya. Paling lama satu minggu terhitung dari hari ini, sekaligus melakukan aksi unjuk rasa kembali masih dalam persoalan yang sama," ucap Faqih merespon permintaan staf Penkum tersebut. 

Kemudian, perwakilan massa aksipun membubarkan diri keluar dari ruang pertemuan dengan tertib.

Sebelum diterima oleh staf Penkum Kejatisu, puluhan massa Dalam aksinya menyampaikan, adanya dugaan  korupsi di PT Pelindo I (Persero). Menurut massa, telah terjadi dugaan praktik korupsi di PT. Pelindo I (Persero), dikhawatirkan akan berpotensi merugikan keuangan negara. Ada pun berbagai dugaan praktik korupsi yang dumaksud yaitu diantaranya, adanya dugaan praktik korupsi pada proyek Pekerjaan Penataan Lingkungan Pelabuhan Belawan Tahap III tahun 2019 dengan nilai pagu Rp. 22.000.000.000,00. 

"Diduga kuat pengerjaannya tidak sesuai dengan bestek yang dianggarkan dan diduga pengerjaannya juga tidak sesuai dengan RAB," ungkap massa dalam orasinya.

Kemudian, massa juga menyebutkan, terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 2 (dua) pekerjaan investasi pada anak perusahaan sebesar Rp. 8.453.298.158,27. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan investasi pada PT. Pelindo I (Persero) sebesar Rp. 3.022.734.628,48. Pelaksanaan kontrak pengadaan anak buah kapal (ABK) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 1.979.081.400,00.Penghasilan anggota komite dan staf bidang ekonomi kepelabuhan dan pengawasan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 733.659.999,00.

" Ada juga Pemberian uang pengganti fasilitas kendaraan dinas General Manager tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 427.500.000,00. Pengadaan dan penyelesaian pekerjaan satu unit kapal tunda kapasisat 2x1800 HP untuk cabang kuala tanjung tidak sesuai ketentuan.Pengadaan 6 (enam) unit kapal tunda tidak sesuai ketentuan," Koordinator aksi.

Untuk itu, massa juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi di PT. Pelindo I (Persero).

" Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa seluruh oknum PT. Pelindo I (Persero) yang diduga terlibat dalam dugaan praktik korupsi yang kami sebutkan tersebut," teriak massa aksi.

Kemudian, massa juga meminta dan mendesak Kejatisu segera memanggil dan memeriksa Kepala Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, juga segera memanggil dan memeriksa PPK dan Rekanan di Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara. Massa pun mendesak Kejatisu segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Juga segera memanggil dan memeriksa Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Adapun alasan desakan tersebut, menurut massa telah terjadi dugaan korupsi di Kantor Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, seperti dugaan korupsi pada proyek Rehabilitasi dan Renovasi sarana prasarana Sekolah di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat, dengan pagu angaran senilai Rp. 25.442.775.000,00 yang bersumber dari APBN 2019,dan hasil negoisasi sebersar Rp. 24.710.341.000,00 yang dimenangkan oleh PT Mutikarya Bisnis Perkasa. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan bersama-sama dengan PPK, Penyedia Jasa dan Konsultan Supervisi tanggal 25 Januari 2020, diketahui terdapat ketidak sesuaian volume pekerjaan kontrak dengan volume terpasang, antara lain pada item pekerjaan struktur, drainase, dan arsitektur senilai Rp. 1.000.669.291,89. Hal tersebut dikhawatirkan dapat merugikan kuangan negara.

Kemudian, Faqih juga memaparkan, berdasarkan informasi yang mereka peroleh bahwa adanya dugaan korupsi di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Yaitu dugaan korupsi pada proyek Pembangunan Sewerage System Medan Optimization Zone 10 and 11 Project (MSMHP SSMOZP_MDN) dengan pagu angaran senilai Rp. 132.221.252.000,00 yang bersumber dari APBN 2018. Pada perjalanannya, proyek tersebut dimenangkan oleh PT.Nindya Karya ( persero ) wilayah I, dengan hasil negoisasi sebesar Rp. 131.841.636.000,00. Yang tertuang dalam dalam surat perjanjian nomor HK.02.03.CL/MSMHP SSMOZP_MDN/ PSPLPI/721/2018, tanggal 9 November 2018. 

Masa pelaksanaan pekerjaan selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 9 November 2018 s.d 7 November 2020, dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Namun, terdapat kekurangan Volume Senilai Rp16.469.786.777,46 yang dikhawatirkan akan mengarah pada kerugian keuangan negara.

" Kami juga Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa Pimpinan PT.Nindya Karya (persero ) wilayah I Medan, terkait dugaan korupsi yang kami sebutkan tersebut," teriak massa.(red)

Share:
Komentar

Berita Terkini