Humas PT Pelindo I Diminta Transfaran Jelaskan Adanya Dugaan Kerugian Negara Milyaran Rupiah

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Sikap diamnya Humas PT Pelindo I, saat dikonfirmasi wartawan terkait adanya dugaan kerugian negara hingga Milyaran Rupiah di tubuh perusahaan milik negara itu, semakin menjadi sorotan dan kecurigaan publik.

Dan bukan tidak mungkin sikap diam itu akan semakin membentuk opini negatif terhadap penggunaan anggaran negara yang dilakukan oleh PT Pelindo I.

"Seharusnya Humas Pelindo terbuka saja terhadap aksi yang dilakukan sekelompok mahasiswa terkait dugaan praktik korupsi pada proyek Pekerjaan Penataan Lingkungan Pelabuhan Belawan Tahap III tahun 2019 dengan nilai pagu Rp. 22.000.000.000,00 yang pengerjaannya tidak sesuai RAB," kata salah seorang pengamat anggaran, Elfenda Ananda, kepada dailysatu.com, saat dimintai tanggapannya terkait dengan persoalan tersebut, Jumat (8/10/2021).

Kata Elfenda, kalau memang ditemukan hal tersebut dalam LHP BPK, tentunya direspon secara terbuka persoalannya apa sehingga terjadi hal demikian. Ini berdampak pada semakin negatifnya penilain publik terhadap Pelindo sendiri. 

Selain itu sebutnya, soal tuntutan Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 2 (dua) pekerjaan investasi pada anak perusahaan sebesar Rp. 8.453.298.158,27. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan investasi pada PT. Pelindo I (Persero) sebesar Rp. 3.022.734.628,48 seperti dalam pemberitaan (dailysatu.com, 30 sept 2021). 

Tentunya kata dia, ini bukan nominal yang sedikit. Apalagi yg mengerjakan anak perusahaan yg pasti lingkarannya sudah cukup jelas.Pelaksanaan kontrak pengadaan anak buah kapal (ABK) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 1.979.081.400,00.

Penghasilan anggota komite dan staf bidang ekonomi kepelabuhan dan pengawasan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 733.659.999,00.

Pemberian uang pengganti fasilitas kendaraan dinas General Manager tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 427.500.000,00. 

Kemudian lanjutnya, Pengadaan dan penyelesaian pekerjaan satu unit kapal tunda kapasisat 2x1800 HP untuk cabang kuala tanjung tidak sesuai ketentuan.

Apa yg menjadi tuntutan mahasiswa tentunya tidak boleh ditanggapi secara dingin tanpa merasa terganggu sedikitpun.

"Sangat disayangkan hal tersebut masih saja terjadi disaat komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi.Tidak pantas dan tidak etis rasanya badan usaha milik publik melakukan sikap seperti itu. Hal ini perlu kiranya kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap pimpinan Pelindo I terhadap kasus ini," tandasnya.(red)

Share:
Komentar

Berita Terkini