APPARA Indonesia Ikut RDPU Bersama Komisi X DPR RI

Dibaca:
Editor: dicky irawan author photo


Dailysatu.com- Hendra Gunawan Kaban mewakili Asosiasi Perusahaan Penyelenggara dan Pelaksana Acara (APPARA), mengatakan jika pemerintah serius mendukung keberadaan industri Event Organizer (EO), maka bisa meningkatkan belasan sektor padat karya di Indonesia, 

“Sektor industri event akan mendorong 16 sub sektor padat karya, jika dapat didukung serius oleh pemerintah” ungkap Hendra Gunawan Kaban perwakilan APPARA INDONESIA dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI, Selasa (19/10/2021).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan APPARA juga mengungkapkan harapan sekaligus kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya mengakselerasi  pelaksanaan event di Indonesia.

"Atas dasar itulah, APPARA mengirimkan perwakilan pengurus di Jakarta.

Apalagi 10 asosisasi Industri Event se Indonesia juga hadir di RDPU tersebut . moment ini benar- benar digunakan APPARA untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh pekerja industri event dan industri kreatif se Indonesia," papar Kabid Humas APPARA Indonesia Muhammad Aulia S.T saat dikonfirmasi lewat telepon seluler, Rabu (20/10/2021).

Dalam RDPU tersebut, Ketua Umum APMI, Dino Hamid, menekankan agar pintu perizinan untuk kegiatan event dibuat lebih jelas dan praktis, termasuk mengusulkan agar perizinan bisa berbasis digital. 

Sejalan dengan hal tersebut, Andre Hosea, Ketua Umum ASPERAPI juga berharap agar industri pameran jangan dianggap sepele, mengingat angka kerugian yang terjadi akibat pandemi pada sektor pameran mencapai Rp 140 trilyun pada tahun 2020.

Pandangan juga disampaikan oleh Sekjen Forum Backstagers Indonesia, Shafig Pahlevi, terkait maklumat Kapolri mengenai izin keramaian yang sampai saat ini belum dicabut. Padahal suasana pandemi sudah melandai dan ada protokol CHSE yang sudah diterbitkan oleh Kemenpar sebagai guidance pelaksanaan event.

Ketua IMARINDO, Nanda Persada, sebagai perwakilan dari manager artis melihat belum adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk menjaga karya-karya seni dan harapan agar Undang- undang Nomor 28 Tahun 2018 terkait Hak Cipta agar bisa dijalankan dengan tegas. 

Ketua Umum LIVE Celebes, Husain Muslimin, juga dalam pandangannya mengharapkan akselerasi terjadi pada sektor industri event dengan membelanjakan biaya-biaya kegiatan promosi pemerintah dan BUMN melalui jasa profesional organizer dibawah naungan asosiasi guna percepatan pemulihan ekonomi di industri event.

Harry selaku sekjen IVENDO juga menyampaikan hal tentang klaster pembagian menurut tipe dan skala dalam industri event yang tidak dipahami secara menyeluruh oleh pemerintah dan ini idealnya harus duduk bersama agar tidak ada lagi persepsi yang berbeda antara pelaku industri dengan pemerintah sebagai stake holder. 

Hal penting juga disampaikan oleh Chandra Darusman sebagai Ketua umum FESMI bahwa keterlibatan para pelaku seni sangat penting dalam mebantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi dalam bidang event.

Hal senada juga disampaikan oleh Reza Abdullah Ketua INCAA mengatakan regulasi mengenai kekarantinaan di saat pandemi melandai untuk lebih diefisienkan. 

Sementara itu, Syaiful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI didampingi anggota Komisi X DPR RI, Dewi Coryati menilai apa yang diperjuangkan oleh teman-teman pekerja industri event ini harus segera diakselerasi dengan mengagendakan rapat-rapat lanjutan bersama beberapa mitra kementerian yang terkait.

Ketua Komisi X sangat mengapresiasi dan berjanji akan berkomunikasi kepada Kemenparekraf dan mencoba melakukan rapat antar komisi (Komisi II sebagai Mitra Kerja Kementrian Dalam Negeri) dan pastinya Komisi III ( Mitra Kerja Kepolisian RI) juga Komis XI (Mitra Kerja Kementrian Keuangan) sehingga secara komprehensif solusi kongkrit dapat segera dilakukan. (DS/ Dik)




Share:
Komentar

Berita Terkini