SK Walikota Medan, Bayar PBB di Bulan September Tak Kena Denda

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Untuk memberikan kemudahan bagi seluruh peserta wajip pajak (WP) di Kota Medan, Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan, BPPRD memberikan penghapusan denda pajak terhadap tagihan PBB yang membayar pada tahun berjalan dibulan September tahun 2021.

" Selain melakukan penagihan, sesuai instruksi Kepala BPPRD Kota Medan, kita juga memberikan sosialisasi kepada setiap masyarakat Kota Medan, agar dapat memanfaatkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Medan No.973/01.K/IX/2021 Tentang Penghapusan Saksi Administrasi Berupa Bunga Terhadap Tagihan PBB Kota Medan Tahun 2021 Yang Telah Jatuh Tempo," ungkap Kabid PBB-BPHTB Bada Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan Ahmad Untung Lubis, kepada wartawan, Sabtu ( 11/09), di Komplek perumahan Palace Reciden Medan, Kecamatan Medan Polonia, usai melakukan pajak PBB.

Dijelaskan Untung, di dalam SK No.973/01.K/IX/2021 itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan kebijakan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda bagi para WP yang membayar PBB Tahun berjalan di Bulan September 2021 ini.

Artinya lanjut Untung didampingi Kasubbid PBB Khaidir,  bila biasanya PBB tidak dibayar hingga 31 Agustus sebagai tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, maka WP akan dikenakan denda sejak tanggal 1 September. Namun melalui SK itu, Pemko Medan memberikan keringanan dengan memberikan tenggat waktu hingga 30 September.

"Intinya untuk yang membayar PBB tahun 2021 di Bulan September ini, tidak dikenakan denda. Namun bila sampai 30 September tidak dibayar juga, maka per 1 Oktober akan dikenakan denda. Maka untuk para WP di Kota Medan yang belum membayar PBB nya, kita minta untuk memanfaatkan kesempatan ini. Bayar lah PBB anda di Bulan September ini juga, maka tidak akan ada denda. Itu tadi sudah kita sampaikan juga kepada mereka di The Palace Residence," jelasnya.

Pantauan wartawan dilapangan kemarin, penagihan PBB tak hanya dilakukan di The Palace Residence, tetapi juga di kawasan komplek elit lainnya di Kecamatan Medan Polonia, seperti di komplek Malibu Indah dan sejumlah komplek perumahan elit lainnya di kawasan tersebut.

Dan tidak cuma di Kecamatan Medan Polonia ini saja, tegas Untung, pada Sabtu kemarin, BPPRD Kota Medan melalui 7 UPT nya juga tengah melakukan penagihan PBB dan sosialisasi SK Wali Kota Medan tersebut ke seluruh Kecamatan yang ada di Kota Medan.

"Fokus penagihan ke perumahan-perumahan ini akan terus kita fokuskan hingga akhir tahun, karena masih cukup banyak perumahan di Medan yang menunggak PBB nya. Selain ke rumah-rumah, kita juga fokus melakukan penagihan ke perusahaan-perusahaan," pungkasnya.(ds/lilik) 
Share:
Komentar

Berita Terkini