Rehab Rumah Dinas Bupati Telan Dana Rp 5,3 Miliar, Seketaris Pejuang Bravo Lima Minta DPRD Croscek Kelokasi

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Sumatera utara telah membayarkan uang untuk pengerjaan rehab rumah dinas bupati sebesar Rp 5,3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Labuhanbatu tahun anggaran 2019.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu, Indra Sila menjawab wartawan di halaman kantor DPRD Labuhanbatu usai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (9/9/2021).

"Sudah kita bayarkan semuanya kepada CV Sumber Rezeki," ujar Indra pada wartawan usai rapat Banggar.

Lebih lanjut, Indra Sila menjelaskan, Pemkab Labuhanbatu sudah membayarkan 100 persen dari nilai kontrak kepada CV Sumber Rezeki sebagai pemenang tender.

"kita sudah bayarkan, termasuk dana perawatan rehab rumah dinas bupati yang 5 persen dari nilai kontrak" sebutnya.

Pantauan wartawan, Senin (06/09/2021) dialokasi terlihat flapon rumah dinas bupati tersebut sudah rusak dan bocor. Diantaranya, disisi kiri dan kanan rumah, dibahagian belakang dan garasi terlihat sempat dibongkar.

Perlu diketahui, rehab rumah dinas bupati, tendernya dimenangkan CV Sumber Rezeki dengan nilai kontrak Rp 5,367.000.000. Pengerjaan dimulai tahun 2019 dan diperpanjang ke tahun 2020 Sampai saat ini, rumah dinas belum dapat ditempati.

Ditempat terpisah, Seketaris Pejuang Bravo Lima Labuhanbatu, Abi Riduan Pasaribu SH, ketika diminta tanggapannya terkait rumah dinas bupati yang dimaksud pada, Kamis (9/9/2021) meminta agar DPRD Labuhanbatu turun kelokasi untuk melakukan croscek apa penyebab rumah dinas dimaksud sudah rusak, padahal baru setahun selesai pengerjaannya. 

"Kita berharap agar DPRD melakukan croscek, untuk melihat dan menyesuaikan apa saja item yang dikerjakan dengan kontrak senilai Rp 5,3 milyar itu" ujarnya.

Kalau ada perbedaan bestek proyek dengan fhisik bangunan yang sudah dikerjakan, sebaiknya pihak Legislstip mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kontraktor yang mengerjakan,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dan pejabat penguna anggaran.

"Kalau kerusakan disebabkan karena pengerjaanya menyimpang dari bestek proyek, segera rekomondasikan ke penyidik," tegas Abi. (ds/zulharahap)

Share:
Komentar

Berita Terkini