Proposal Perdamaian Dianggap Merugikan, Kuasa Hukum Nasabah Desak Adanya Jaminan Aset

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com -  Pengadilan Negeri (PN) Medan mendadak heboh, pasalnya dari depan pintu ruangan Utama hingga didalam ruang sidang Cakra 1 PN Medan terlihat pemandangan yang tak biasa di masa PPKM. Setelah ditelusuri para pengunjung yang memenuhi ruang Cakra 1 PN Medan itu dari Nasabah Yayasan Sari Asih Nusantara(YSAN) yang menyaksikan secara langsung Rapat Kreditur Yayasan Sari Asih Nusantara(YSAN) terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kamis (2/9/2021).

Saat berlangsungnya rapat, para pengunjung yang hadir didalam ruangan sempat serentak bersorak memberi dukungan kepada Tim Kuasa Hukum Kreditur yakni Dwi Ngai Sinaga, SH, MH saat memberikan penjelasan kepada pihak Debitur dihadapan Hakim Pengawas Hendra Utama Sutardodo, SH, MH.

Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Hakim Pengawas PKPU Hendra Utama Sutardodo meneruskan permohonan perpanjangan waktu 45 hari kepada Majelis Hakim PN Medan.

Sebab para nasabah (kreditur) tidak menerima pengajuan perdamaian yang diajukan oleh pihak Debitur yakni Ketua Yayasan Sari Asih Nusantara (YSAN) Rusmani Manurung.

"Atas permohonan dari para kreditur untuk perpanjangan waktu selama 45 hari nantinya direkomendasi kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut," kata Hakim Pengawas Hendra Sutardodo dalam rapat.

Hendra Sutardodo juga menyebutkan, mengenai perpanjangan akan diputuskan oleh majelis hakim yang menyidangkan pada 6 September 2021 mendatang.

Setelah rapat kreditur, Kuasa Hukum Kreditur, Ucok Tagor yang didampingi Dwi Ngai Sinaga, SH, MH dan Johnson Sibarani, SH mengatakan memang seyogyanya pada hari ini untuk pelaksanaan voting terkait diterima atau tidak proposal perdamaian yang diajukan oleh pihak Yayasan (Debitur). 

Ia membeberkan proposal tersebut pun sudah tiga kali pengajuan yakni 13 Juli, 19 Juli dan 2 September 2021.

Dikatakan Tagor, bahwa proposal perdamaian tidak mengakomodir hak nasabah. Selain itu katanya harus ada ketegasan dan legalitas terhadap penetapan jumlah tagihan. 

"Kami melihat proposal perdamaian itu tidak mengakomodir hak nasabah. Pertama sistem pembayarannya, persentasenya, tahapan pembayaran yang mereka ajukan itu sampai 8 tahun dan tak ada jaminan," ungkapnya.

Tak hanya itu Tagor juga menegaskan, pihak nasabah juga meminta kejelasan penetapan jumlah tagihan, jumlah suara, dan inventaris atau harta dari debitur yang belum dikeluarkan oleh pengurus. 

"Ketika sudah terjadi nanti pailit, kami nanti tidak mau mundur mencabut itu lagi. Sehingga ini tidak boleh diputuskan secara terburu-buru. Tawaran kami selama 45 hari agar jaminan mereka untuk membayar itu lebih nyata," jelasnya.

Sementara, itu Dwi Ngai Sinaga juga menegaskan setelah pihaknya melihat daftar dan dokumen inventaris, diduga tidak sesuai tagihan dengan inventaris yang akan bisa dikembalikan kepada masyarakat .

"Kami minta perpanjangan karena kita melihat asetnya masih banyak. Tadi yang digelontorkan Rp 10 miliar. Jadi ada beberapa data yang mau kita berikan," ucapnya.

Lanjutnya, sehingga waktu itu, bisa digunakan untuk membuat surat perdamaian secara konfrenhensif lalu agar pihak debitur bisa lebih nyata dan transparan tentang aset-aset yang belum ditemukan dan bisa mengembalikan total uang sebesar Rp 102 milyar. 

"Kita minta dengan perpanjangan ini agar debitur terbukalah dalam perkara ini dan juga adanya jaminan aset untuk nasabah," kata Dwi.

Dwi berharap kepada pengurus atau kurator yang dihunjuk oleh debitur agar adanya transparan.

"Sebab kami yang ditunjuk sebagai panitia menpunyai hak memberikan saran agar debitur bisa membayar seluruh hak dari para kreditur," ungkapnya.

Selain itu Dwi juga menerangkan, dalam pembayaran ini ada 14 Cabang yang ada di Sumatera Utara dengan 77 ribu orang nasabah. Dan dari jumlah tersebut ada 32 ribu orang mengajukan permintaan pembayaran dengan total Rp 102 miliar. Dwi menyampaikan agar semua pihak bisa bersabar, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, hingga ada titik terang yang tidak memberatkan pihak manapun.

"Apalagi Ketua Yayasan Rusmani Manurung statusnya telah menjadi tersangka yang ditetapkan penyidik Polresta Deli Serdang," katanya.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini