Kejatisu Diminta Usut Proyek Milyaran Rupiah Pada Kantor Balai Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wil I Prov Sumut

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com -
 Kalimat korupsi sudah tidak asing lagi didengar. Bahkan korupsi seakan semakin mendarah daging di negeri ini. Seperti halnya di Sumatera Utara, korupsi sudah bukan lagi hal tabu untuk dilakukan.

Akan tetapi, harusnya jangan jadikan sumatera utara ini Menjadi tempat wisata korupsi. Karena dampak  korupsi bukan menambah pembangunan, akan tetapi malah menghancurkan pembangunan. Bahkan menghancurkan hati rakyat.

" Untuk itu, kami datang ke tempat ini untuk meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk mengusut tuntas adanya dugaan yang telah merugikan keuangan negara pada beberapa proyek pengerjaan di Kantor Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provsu. Seperti informasi yang kami dapat, proyek tersebut yaitu pada proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Deli Serdang, dan Labipaten Langkat,dengan pagu angaran senilai Rp. 25.442.775.000,00, bersumber dari APBN 2019 dan hasil negoisasi sebesar Rp. 24.710.341.000,00, yang dimenangkan PT. Mutikarya Bisnis Perkasa," ungkap massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi), ketika melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kejatisu, di Jalan Abdul Haris Nasution Medan, dan didepan Gedung Kantor Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provsu, di Jalan Bajagia Bypass Medan, Selasa (21/09/21).

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Faqih Muwahid menyebutkan,  diketahui terdapat ketidak sesuaian volume pekerjaan kontrak dengan volume terpasang. Antara lain pada item pekerjaan struktur, drainase, dan arsitektur senilai Rp. 1.000.669.291,89. Hal tersebut dikhawatirkan dapat merugikan keuangan negara.

" Kemudian, berdasarkan informasi yang kami peroleh, adanya dugaan korupsi di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Yaitu dugaan korupsi pada proyek Pembangunan Sewerage System Medan Optimization Zone 10 and 11 Project (MSMHP SSMOZP_MDN) dengan pagu angaran senilai Rp. 132.221.252.000,00 yang bersumber dari APBN 2018," ungkapnya.

Pada perjalanannya beber Faqih, proyek tersebut dimenangkan oleh PT.Nindya Karya ( persero ) wilayah I, dengan hasil negoisasi sebesar Rp. 131.841.636.000,00, tertuang dalam dalam surat perjanjian nomor HK.02.03.CL/MSMHP SSMOZP_MDN/PSPLPI/721/2018, tanggal 9 November 2018. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 9 November 2018 s.d 7 November 2020, dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

" Namun, terdapat kekurangan Volume Senilai Rp16.469.786.777,46, yang dikhawatirkan akan mengarah pada kerugian keuangan negara," tandasnya.

" Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami dari Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) memeinta dan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera mengusut tuntas adanya dugaan korupsi di Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara," teriak massa aksi dalam orasinya.

 Kemudian, massa juga mendesak Kejatisu segera memanggil dan memeriksa Kepala Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, juga segera memanggil dan memeriksa PPK dan Rekanan di Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

Dalam aksinya, massa pun mendesak Kejatisu segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Juga segera memanggil dan memeriksa Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

" Kami juga Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa Pimpinan PT.Nindya Karya (persero ) wilayah I Medan, terkait dugaan korupsi yang kami sebutkan tersebut," teriak massa.(ds/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini