Divpas Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Kordinasi Dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Dalam pendataan NIK bagi wargabinaan pemasyarakatan (WBP) Lapas dan Rutan, Divisi Pemasyarakatan (Divpas) Kanwil Kemenkumham Sumut telah melakukan kordinasi dengan Disduk Capil Kabupaten/Kota.

"Pendataan NIK bagi para wargabinaan sangat diperlukan sebagai warganegara untuk memperoleh menggunakan hak pilih maupun layanan kesehatan," kata Plh Kadiv Divpas Kanwil Kemenkumham Sumut, Erwedi Supriyatno kepada wartawan saat dihubungi melalui telephon selulernya, Rabu (1/9/2021) sekitar pukul 17.40 Wib.

Dalam hal ini pihaknya pernah membicarakan hal tersebut saat kunjungan kerja dengan Ombudsman, dimana saat itu langsung dipimpin Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Anak Agung Gde Krisna.

"Kita meminta Ombudsman membuat Kajian diharapkan agar setiap orang yang dalam proses Hukum sejak awal ditahan, penuntutan dan persidangan agar data NIK dapat dicantumkan dalam Surat Penahanan dan Putusan Pengadilan sehingga pihak Lapas/Rutan akan lebih mudah dalam melakukan pendataan diri Tahanan/narapidana yang terintegrasi dengan data kependudukan," ungkapnya.

Selain memudahkan pendataan baik dalam menggunakan hak politiknya pada Pemilu maupun Pilkada serta dalam memperoleh kesehatan seperti untuk mendapatkan vaksinasi Covid19.

Selain itu lanjutnya, jika dilihat dari persentase yang tidak memiliki NIK cukup besar terhadap wargabinaan di Lapas dan Rutan se Sumatera Utara.

Untuk Lapas Klas I Tanjunggusta Medan, lanjut Erwedi yang juga selaku Kalapas Klas I Tanjunggusta Medan mengatakan saat ini untuk Lapas sebanyak 1993 orang dari total 3115 orang wargabinaan.

Namun dengan ada kebijakan baru dalam bisa mendapatkan vaksinasi Covid19 meski wargabinaan tidak memiliki NIK, meski demikian sejumlah lapas dan rutan telah melaksanakan vaksinasi kepada wargabinaan yang memiliki NIK.

Harapannya, ke depan semua wargabinaan baik yang ada NIK atau tidak memiliki NIK bisa mendapatkan vaksinasi. Karena mereka merupakan warga negara juga mendapatkan haknya dalam memperoleh kesehatan.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini