Diduga Akta Tak Sesuai Prosedur, PH Korban Desak Polisi Terbitkan DPO Tersangka Notaris

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com- Sidang lanjutan perkara dugaan penggelapan aset warisan melalui akta palsu dengan terdakwa David Putra Negoro alias Lim Kwek Liong beragendakan mendengarkan keterangan saksi, Yetty (35) yang merupakan mantan pegawai di kantor Notaris Fujianto Ngariawan, Selasa (21/9/2021).

Dalam keterangan saksi Yetty yang dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan, Chandra Priono Naibaho dan Paulina tersebut mengatakan, bahwa dirinya bekerja selama kurang lebih satu tahun setengah di kantor notaris Fujianto Ngariawan tepatnya sejak 2007 hingga akhir 2008 lalu.

"Selama saksi bekerja di kantor notaris Fujianto Ngariawan, pernah tidak saksi melihat para pihak yang tanda tangannya ada dalam akta (akta nomor 8 tentang Perjanjian Kesepakatan) ini?," tanya Jaksa, Chandra kepada saksi dipersidangan yang digelar di ruang Cakra 6 PN Medan.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dominggus Silaban, SH, MH, meski mengaku lupa prosedur kerja dan kesaksiannya dalam pembuatan akta sebagai pegawai kantor notaris tersebut, Yetty mengakui bahwa ia tidak pernah melihat para pihak dalam akta nomor 8 yang diterbitkan pada 21 Juli 2008 itu. 

Selain itu saksi juga menyebutkan tidak mengenal dan tidak pernah melihat terdakwa ketika bekerja di kantor notaris Fujianto Ngariawan. 

"Saya lupa pak. Saya gak pernah tau (soal kedatangan para pihak ke kantor notaris)," ucapnya.

Ketika ditanya majelis hakim tentang isi akta yang dibuat di kantor notaris tersebut, saksi mengaku tidak pernah mengetahui isi akta. Namun saksi mengaku bahwa isi akta biasanya disampaikan langsung oleh Notaris Fujianto kepada para pihak meskipun ia tak pernah melihatnya langsung.

"Saya lupa, pak. Saya gak pernah tau, biasanya pak notaris yang menyampaikan ke pihak-pihak. Tapi saya gak tahu kalau pas disampaikan,"ungkapnya.

Setelah mendengar keterangan saksi, majelis hakim menunda persidangan untuk dilanjutkan kembali hingga pekan depan. 

Diluar persidangan, JPU Chandra Naibaho yang diwawancarai sejumlah wartawan menyebutkan, ada dugaan bahwa akta nomor 8 dibuat tak sesuai prosedur sesuai peraturan undang-undang kenotarisan. 

"Dalam akta itu saksi ini juga menandatangani sebagai salah satu saksi. Tapi dia mengatakan sama sekali tidak pernah melihat saksi pelapor atau para pihak lain datang menghadap ke kantor notaris, padahal seharusnya dalam perintah undang-undang kenotarisan para pihak wajib menghadap langsung dan diperkenalkan oleh notaris sebelum menandatangani akta yang dibuat," urai Chandra.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Longser Sihombing mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat Kakanwil Kemenkumham Sumut selaku Ketua Majelis Pengawas Notaris dan Ketua Majelis Kehormatan Notaris perihal diterimanya permohonan banding yang dilayangkan pihaknya sejak tgl 28 April 2020 terkait dugaan pelanggaran etik profesi notaris.

"Jadi, isi suratnya Kanwil Kemenkumham memberikan kami kesempatan, untuk kembali membuktikan adanya tindakan pelanggaran etik yang dilakukan oknum Notaris Fujiyanto dalam menerbitkan akta nomor 8 tersebut,"jelasnya.

Tak hanya itu, Longser juga meminta kepada Polrestabes Medan untuk menerbitkan surat DPO kepada Fujianto Ngariawan selaku notaris dan tersangka Lim Soen Liong alias Edi.

"Alasannya, karena setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan dipanggil dua kali oleh penyidik Polrestabes Medan, keduanya tidak mengindahkan dua kali panggilan penyidik untuk diperiksa. Atas dasar itu kami meminta agar Kapolrestabes Medan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), agar kedua tersangka tersebut hadir untuk diperiksa," terangnya.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini