DPRD Sumut Desak BPBD Realisasikan Anggaran Masker Covid-19

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar segera merealisasikan pembayaran kepada pelaku UMKM di Medan dan daerah lainnya untuk pengadaan masker Covid 19. 

Mengingat, kata Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Rahim Siregar, Pemerintah Provsu telah mengusulkan penambahan anggaran Rp35 miliar di BPBD Sumut pada P-APBD tahun anggaran 2021. 

"Kita berharap anggaran yang dialokasikan Pemprovsu ke BPBD dapat membantu UMKM dan masyarakat yang terdampak Covid-19," katanya kepada wartawan diruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (19/8/2021).

Abdul Rahim yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut ini juga merespon pembahasan sementara alokasi anggaran di P-APBD 2021 antara eksekutif dengan dewan di gedung wakil rakyat awal pekan ini.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Banggar Baskami Ginting didampingi Plt Sekretaris Provsu Afifi Lubis, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Kemudian, lanjut Abdul Rahim, Ketua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu M Ismael P Sinaga, Kepala Bappeda Sumut diwakili Sekretaris Yosi Rukmono, Kepala BPPD Haris Lubis, Asisten I Pemprovsu Agus Tri Priyono dan Plt Ka Biro Ekonomi Setdaprovsu  Ir. Arief Sudarto Trinugroho.

Abdul Rahim juga merespon keluhan UMKM Medan yang anggaran pengadaan masker berkisar Rp10 miliar dan UMKM Sergai Rp11 miliar dari pagu anggaran Rp150 miliar di BPBD. Anggaran tersebut belum dibayarkan sejak Desember 2020 hingga kini, walau masker sudah diserahkan ke kabupaten/kota di Sumut. 

Menurut Abdul Rahim, penambahan sebesar Rp35.305.524.151 dari Rp29.019.157.00 sehingga menjadi Rp64.324.524.151 diantaranya meliputi peruntukan terkait penanganan pandemi Covid-19. 

"Termasuk itu untuk UMKM dan penanggulangan Covid-19, yakni biaya operasional penanggulangan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Provsu dan tambahan anggaran belanja penanganan Covid-19," paparnya.

Dengan penambahan itu, Rahim berharap BPBD segera merealisasikan alokasi anggaran bagi pelaku UMKM, yang sudah menjerit karena terlalu lama menunggu pencairan pengadaan masker. 

Rahim juga berharap dengan penambahan anggaran di semua SKPD termasuk BPBD, pihaknya berharap angka kemiskinan turun di kisaran 8-9 persen pada tahun 2021 dibanding September 2020 yang berada pada angka 9,14 persen atau sekitar 1,3 juta dari 13 juta jiwa penduduk di Sumut.

Dijelaskan Rahim, anggaran yang dialokasikan ini sifatnya sementara dan tentu ada pembahasan lebih lanjut antara DPRD - Eksekutif pekan depan. Jika memang terdapat penambahan, bisa saja dimasukkan lagi. 

"Sesuai jadwal, akhir September sudah ada pengesahan," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini