Bukaan Jalan Lingkar Kota Gunung Tua, Kisahkan Sejarah Pilu Bagi Adam

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Adam yang beralamat di Desa Napahalas, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara kepada dailysatu.com, Minggu (08/08/2021) mengaku kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta), karena Pemkab Paluta hingga sekarang belum ganti rugi tanahnya yang kena bukaan jalan lingkar Gunung Tua sejak 2017 silam lalu.

"Saya kecewa dengan Pemkab Paluta, karena hingga sekarang kebun saya yang kena bukaan jalan lingkar hingga sekarang belum ada ganti ruginya," sebutnya tak berdaya.

Dari perlakuan Pemda Paluta itu terhadap dirinya melalui orang yang di percayakan, dirinya bertanya tanya dalam hati, apakah karena dirinya hanyalah masyarakat biasa yang awam tidak tahu apa apa, sehingga menjadi kesempatan bagi kloni kloni Pemkab Paluta yang di percayakan dalam pembebasan lahan bukaan jalan tersebut untuk mengelabuinya, dirinya tidak tau.

Adam mengisahkan, pertama kali sebelum bukaan jalan lingkar tersebut dilakukan 2017 lalu, ada beberapa orang yang datang mengaku utusan Pemkab Paluta memberikan informasi kepada dirinya bersama masyarakat setempat.

Orang itu katanya datang bawa nasi bungkus ke lokasi kebunnya, dan hanya memberi tahu mereka bahwa kebun mereka kena bukaan jalan lingkar. Setelah itu tak lama kemudian pekerjaan bukaan Jalan tersebut tiba-tiba langsung saja di kerjakan begitu saja yang padahal ganti rugi atas lahan kebun miliknya yang kena jalan lingkar tersebut belum di bayar kan kepadanya.

kendati pun begitu, dirinya mengaku sangat mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan jalan lingkar tersebut.

Adam merasa tertindas, namun dirinya berharap agar Pemkab Paluta sudi kiranya membayarkan ganti rugi atas lahan kebun miliknya yang merupakan suatu satunya sumber penghidupan keluarganya.

Anehnya Pihak PU Paluta Kabid Bina Marga saat di temui mengaku bahwa dalam bukaan jalan lingkar tersebut tidak ada ganti rugi atas lahan masyarakat yang kena.

"memang tidak ada ganti ruginya" sebutnya enteng saja.

Sementara mengacu Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal  1 no 2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Melihat kondisi ini, program Pemkab Paluta bukannya memberikan kehidupan yang layak lagi malah yang ada tertindasnya dan akan membunuh perlahan-lahan masyarakat demi kepentingan pribadi oknum tertentu yang bisa di katakan menyalah gunakan wewenang jabatan, semena mena kepada masyarakat.(Malik) 

Share:
Komentar

Berita Terkini