Warga Kelurahan Pangkalan Mansur Keluhkan Persoalan Sampah, Banjir dan Bantuan Pemerintah

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Permasalahan sampah, banjir dan bantuan sosial seperti Peserta Keluarga Harapan (PKH) mencuat saat acara Silaturami dan Ramah Tamah dalam rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut II Medan B, dr Tuahman Franciscus Purba M.Kes Sp An di Lingkungan XI, Kelurahan Pangkalan Mansur Kecamatan Medan Johor, Selasa (6/7/2021).

Pada kesempatan itu, warga Lingkungan XI R Limbong dan Rosmaida mengeluhkan persoalan sampah dan banjir serta infrastruktur yang selalu membuat resah karena hingga kini tidak terselesaikan. Bahkan tidak jarang warga terpaksa harus membuang sampah ke tempat lain yang jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka.

Hal ini, lanjut keduanya, dikarenakan petugas pengangkut sampah dari Dinas Kebersihan Kota Medan yang mengangkut sampah rumah tangga di lingkungan ini, jarang datang sehingga menyebabkan sampah menumpuk. Padahal, warga sudah membayar iuran retribusi kebersihan setiap bulannya.

Tidak hanya itu, lanjut kedua warga ini, masyarakat akhirnya terpaksa harus membuang sampah ke tempat lain yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

“Maka dari itu, kami meminta agar Pemerintah Kota Medan segera memberikan solusi terbaik untuk persoalan sampah ini,” kata R Limbong dan Rosmaida saat acara Silaturami dan Ramah Tamah dalam rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut II Medan B, dr Tuahman Franciscus Purba M.Kes Sp An di Lingkungan XI, Kelurahan Pangkalan Mansur Kecamatan Medan Johor, Selasa (6/7/2021).

Reses tersebut dihadiri enam Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah Pangkalan Mansur Milwan, Perwakilan Camat Medan Johor, Koordinator Kota PKH Dinas Sosial Kota Medan, Dedi Irwanto Pardede, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan Akhyar Lubis dan Kepala Cabang PDAM Tirtanadi Padang Bulan Umar Hasibuan.

Selain masalah sampah, tambah R Limbong dan Rosmaida, persoalan klasik seperti banjir di lingkungan ini juga kerap setiap hujan turun. Apalagi jika hujan deras. Jalan lingkungan pasti tergenang air sehingga meresahkan warga karena air banjir yang menggenangi jalan bisa masuk ke rumah mereka.

“Untuk persoalan banjir ini juga sudah lama tidak terselesaikan. Kita sebagai warga sudah sangat resah apabila hujan turun. Pasti air dengan cepat menggenangi jalan lingkungan,” cetus keduanya.

Menanggapi keluhan warga, Lurah Pangkalan Mansur Milwan mengatakan, warga bisa melaporkan kepada Kepling jika ingin dilayani dilayani pembuangan sampah. Bagi warga yang belum masuk dalam pembayaran distribusi kebersihan, bisa juga dilaporkan sehingga bisa diterbitkan retribusi rekeningnya oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dan tidak ada lagi warga yang membuang sampah ditempat lain maupun dijalan. Karena sudah ada regulasinya bagi seluruh masyarakat Kota Medan, tidak diperbolehkan membuang sampah di Jalan Protokol.

“Kami juga sudah membuka Posko dan Patroli. Dan sudah 1 bulan berjalan yang dimulai pada 5 Juni 2021 lalu sejak dilimpahkan ke kecamatan. Sehingga tidak boleh warga membuang sampah sembarangan, terutama di jalan Protokol,” papar Milwan.

Selain itu, lanjut Milwan, kelurahan bersama seluruh Kepling menyediakan 4 unit becak pengangkut sampah yang jalan setiap hari untuk mengangkut sampah warga. Meskipun harus diakui jumlahnya terbatas dan tidak bisa bekerja maksimal.  

“Maka dari itu pada kesempatan ini kita memohon kepada Bapak Walikota Medan Bobby  untuk menambah armada becak pengangkut sampah agar bisa maksimal dalam menjaga kebersihan kota,” ujar Milwan.

Selain itu, tambah Milwan, kendala yang dihadapi saat ini adalah tidak adanya tempat akhir di kawasan Medan Johor sehingga harus mengumpulkan sampah ditempat tertentu sembari menunggu truck pengangkut sampah.

“Adapun tempat pembuang akhir dikawasan ini terdapat di kawasan Kanal Titi Kuning yang sifatnya sementara.

Sementara itu untuk persoalan banjir, masih kata Lurah Milwan, terjadi juga diakibatkan penumpukan sampah dan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan ke saluran drainase, sehingga menyebabkan tumpatnya saluran parit (drainase,red).

“Untuk infrastruktur jalan yang rusak, kita teruskan ke Dinas PU Kota Medan agar segera dikerjakan,” sebut Lurah Pangkalan Mansur Milwan.

Sementara warga Lingkungan XI lainnya Andreas Purba, Ester Pasaribu, mempertanyakan soal bantuan PKH yang selama Pandemi Covid 19 ada sebagian warga yang tidak menerima bantuan, sehingga terjadi kesenjangan antar warga.

“Selain itu juga soal BPJS dari mandiri yang sudah beralih ke program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang hingga saat ini kartunya tak kunjung datang,” kata ketiga warga.  

“Akhir-akhir ini sebagian warga di lingkungan ini tidak lagi mendapatkan bantuan pemerintah, seperti bantuan Sembako Covid 19 maupun PKH. Padahal kami memiliki kartu PKH, KIP dan KIS. Namun ada beberapa kali bantuan yang masuk, kami tidak menerimanya. Untuk itu, kami mohon penjelasan dari Bapak Anggota DPRD Sumut Tuahman Purba dan perwakilan dari Pemko Medan,” tambah ketiga warga tersebut.

Menanggapi keluhan warga prihal bantuan pemerintah, Koordinator Kota PKH Dinas Sosial Kota Medan, Dedi Irwanto Pardede mengatakan, jika dibaca peraturan untuk mendapatkan bantuan PKH, tentunya didata terlebih dahulu yang kemudian dilakukan survey oleh petugas pencacahan. Jika dalam survey tersebut dinyatakan berhak mendapatkan bantuan, maka data itu dimasukkan sebagai warga penerima bantuan.

“Jika ada warga yang belum terdata, maka tidak bisa dimasukkan. Harus menunggu pendataan selanjutnya. Karena pagu anggarannya sudah sesuai dengan list nama yang sudah diberikan dan di survey. Namun jika ada warga yang belum mendapatkan bantuan sementara warga tersebut memegang kartu, maka akan kita cek terlebih dahulu apakah warga yang bersangkutan ada terdaftar dilingkungan lain atau tidak. Kalau sudah terdaftar dilingkungan lain dan juga terdaftar dilingkungan tempat tinggalnya sekarang, maka hal ini harus kita pertanyakan dan telusuri,” jelas Dedi Pardede. 

Untuk pengalihan dari BPJS Mandir ke penerima bantuan iuran pemerintah atau KIS, masih kata Dedi, hal ini akan tetap dibantu dan akan kita pertanyakan kepada BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan itu, Tuahman mengatakan bahwa keluhan warga yang diterimanya saat reses akan dimasukkan dalam pokok pikiran dewan dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut melalui sidang paripurna DPRD Sumut.  

Tuahman juga menyarankan kepada masyarakat agar lebih intents berkomunikasi dengan Kepling untuk soal lingkungan dan bantuan pemerintah. 

"Dan saya rasa Kepling siap membantu sehingga pendataan bisa mengalir sendiri,' terang Tuahman. 

Tidak hanya itu, Tuahman yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut ini mengaku kecewa dengan ketidakhadiran BPJS Kesehatan dalam resesnya. Padahal sebagian warga ada mempertanyakan prihal BPJS Kesehatan. 

"Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran BPJS Kesehatan, padahal sudah kita kirim undangan resmi. Bagaimana masyarakat tahu dan masalahnya terselesaikan mengenai persoalan BPJS yang dihadapi, kalau mereka tidak hadir. Apalagi saat ini iuran sempat naik-turun untuk kelas III, yang  mengakibatkan banyak warga yang tidak sanggup membayar sehingga menyulitkan warga yang ingin mendapatkan bantuan kesehatan dari pemerintah," cetus Tuahman. 

Maka dari itu, tegas Tuahman, pihaknya mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengevaluasi kinerja pimpinan BPJS Kesehatan di Sumut. Karena banyak persoalan BPJS Kesehatan di provinsi ini yang dikeluhkan masyarakat. 

"Kita desak pemerintah harus segera mengganti pimpinan BPJS Kesehatan di Sumut. Banyak persoalan warga yang belum terselesaikan. Kita undangan berulang kali saat reses untuk memberikan informasi namun tak kunjung datang," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini