Wabup Taput: Pesta Adat Dan Resepsi Ditiadakan Mencegah Penularan Covid-19

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan, diwakili Wakil Bupati, Sarlandy Hutabarat, memimpin Rapat bersama Forkopimda Taput membahas kebijakan terkait Percepatan Penanganan Covid-19, di Aula Martua Kantor Bupati, Jumat (16/07/2021).

Rapat dihadiri Dandim 0210/TU Letkol Rony Agus Widodo, Ketua Pengadilan Negeri Taput, Waka Polres Taput Kompol Joni Sitompul, Kejari Taput diwakili Kasie Intel dan Sekda Indra Simaremare.

Hal ini tindak lanjut usai pelaksanaan zoom meeting Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi bersama Bupati/Walikota yang daerahnya termasuk dalam Assesmen Situasi Tingkat 3 pada PPKM Mikro. Pemerintah Daerah dituntut melakukan upaya menghempang penyebaran Covid-19.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur tadi, Pemkab bersama Forkopimda Taput perlu bersama-sama untuk menetapkan kebijakan dan langkah apa yang harus kita tempuh sehingga percepatan penanganan covid-19 di Taput semakin berjalan lancar, terutama dalam menghempang laju penyebaran virus ini", kata Wakil Bupati.

Lanjutnya, beberapa hal yang menjadi fokus, seperti kegiatan sosial masyarakat harus dikurangi terutama pesta adat, termasuk kegiatan yang menghadirkan masyarakat banyak harus ditunda untuk sementara ini. Kondisi sekarang benar-benar sangat mengkhawatirkan dan jangan sampai terkonfirmasi Covid-19 semakin tambah dan tidak terkendali. 

"Selain itu, perlu diperhatikan agar jangan ada kesan bahwa Pemerintah menutupi kondisi sebenarnya. Kita tahu keputusan ini memang pahit, tapi harus kita tempuh demi keselamatan bersama," ujar Wakil Bupati.

Usai mendengarkan tanggapan dari Forkopimda serta OPD Satgas Covid-19, beberapa hal yang menjadi kesepakatan rapat untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu keputusan antara lain, izin pelaksanaan acara adat tidak diberikan, bagi izin pesta yg telah dikeluarkan, maka terhitung mulai hari Senin tanggal 19 Juli 2021 tidak berlaku lagi.

Terkait orang meninggal bukan terkonfirmasi Covid-19, acara penguburan paling lama 1 hari terhitung sejak meninggal. Khusus acara adat 'Saur Matua' maksimal 2 hari, pengetatan pada posko perbatasan, menyurati Pemerintah Atasan untuk menambah distribusi vaksin, perlunya pengawasan dan evaluasi di perkantoran terkait pelaksanaan 50 persen Work From Home (WFH) dan 50 persen Work From Office (WFO).

Kesepakatan rapat ini, kata Wakil Bupati, terhitung mulai hari Senin minggu depan tidak diperkenankan lagi melaksanakan acara adat dan resepsi. Pelaksanaan pernikahan hanya diberikan ijin pemberkatan atau akad nikah dengan protokol kesehatan yang ketat. Prokes di perkantoran juga menjadi perhatian, yaitu WFO 50 persen. 

Ia berharap seluruh pihak bersama-sama menyadarkan masyarakat agar semakin proaktif dalam penerapan prokes, sosialisasi dan edukasi yang intens tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebihan. (ds/Bisnur Sitompul)

Share:
Komentar

Berita Terkini