TPL Lakukan Kemitraan dengan Masyarakat Adat di Wilayah Operasional

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) menghormati masyarakat adat di seluruh area operasional perusahaan. Tetap berkomitmen mengedepankan dialog terbuka untuk solusi damai dengan masyarakat dalam menghadapi setiap isu sosial tanpa aksi yang dapat merugikan para pihak.

Hal itu dikatakan Direktur PT TPL Tbk, Jandres Silalahi, Senin (19/07/2021) kepada media. Dijelaskannya, mereka menjalankan kegiatan operasional berdasarkan izin yang diperoleh dari pemerintah. Izin ini meliputi operasional, investasi, dan izin kehutanan. Dalam pelaksanaan izin, TPL konsisten memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat dalam area operasional perusahaan.

"Perusahaan selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dari tokoh masyarakat, pemuda, dan pemuka agama, maupun aparatur Pemerintah terkait penyelesaian isu sosial dengan berpedoman pada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial," ujar Jandres.

Lanjutnya, sesuai dengan arahan pemerintah agar perusahaan menjalankan program hutan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau asyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

TPL telah berhasil melakukan penyelesaian klaim melalui program kerjasama kemitraan. Dari 10 klaim lahan yang telah didaftarkan di Kementerian LH dan Kehutanan, TPL bersama Pemerintah dan tokoh masyarakat telah berhasil menyelesaikan 9 dari klaim tersebut melalui program kemitraan, baik dengan tanaman kehidupan, tumpang sari (intercrop), dan kemenyan yang merupakan salah satu tanaman endemik Sumatera Utara.

Jenis tanaman kehidupan yang dilakukan melalui program ini diantaranya, kopi, aren, jeruk lemon, kayu manis, jeruk nipis, asam gelugur, jengkol, petai dan durian. Sedangkan tanaman tumpang sari atau intercrop yang telah dilakukan diantaranya jagung, jahe dan cabai.

"Hingga sekarang, pendekatan kemitraan melalui Program Perhutanan Sosial yang dilakukan TPL sejak 2018 telah dilakukan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 8 Kelompok Tani Hutan (KTH) masyarakat adat yang tersebar di 3 kabupaten dari 12 kabupaten/kota daerah operasional TPL," jelas Jandres Silalahi.

Berikut Gapoktan dan KTH tersebut berdasar lokasi. Di Kabupaten Simalungun terdapat KTH Nagahulambu dan KTH Op. Gordangon Sinaga. Di Kabupaten Toba dan Tapanuli Utara terdapat Gapoktan Hutanapa yang terdiri dari 5 KTH, yaitu KTH Adian Batu, KTH Adian Padang, KTH Aek Napa, KTH Lobu Nauli, dan KTH Sigala-gala. Lalu, KTH Berjuang Lumban Toruan, KTH Tungkonisolu, KTH Dos Roha Nagasaribu Onan Harbangan. Di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan KTH Gabe Desa Aek Lung, KTH Marsada Pagarmanan Bintang Maria Simataniari dan KTH Bersama Sionom Hudon.

Hingga Juni 2021, kemitraan ini telah mengerjakan penanaman 17776 bibit kopi, 11200 bibit kemenyan, 3394 bibit kayu manis, 1917 bibit alpukat, 1884 bibit aren, dan lainnya untuk jeruk nipis, jeruk lemon, jengkol dan petai. 

Total luas lahan yang dikerjakan dalam kemitraan ini mencapai 64,3 hektar, diikuti oleh 483 anggota Gapoktan dan KTH masyarakat adat yang tergabung dalam rogram kemitraan. Dimana seluruh aktivitas berada dalam pengawasan dan pelaporan berkala kepada KLHK.

Jandres Silalahi berharap, dengan pendekatan kemitraan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan kehutanan. Memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk masyarakat, pemerintah setempat maupun Negara. (ds/Bisnur Sitompul)

Share:
Komentar

Berita Terkini