PPKM Darurat, Petugas Harus Bersikap Persuasif dan Jangan Arogan Apalagi Bentak

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi diminta agar mengevaluasi dan tidak menempatkan petugas lapangan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bersikap arogan apalagi membentak saat mengingatkan dan menertibkan kerumunan masyarakat, khususnya masyarakat pelaku usaha kecil dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

"Saya mengingatkan Gubsu agar tidak menempatkan oknum Satpol PP ataupun petugas lapangan lainnya yang belum mampu menjalankan fungsinya dalam penerapan PPKM baik mikro maupun darurat yang saat ini diberlakukan di Kota Medan," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Andri Alfisyah kepada wartawan diruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (14/7/2021). 

Dijelaskan Andri, selama pemberlakukan PPKM di Sumut, masyarakat mengeluhkan sikap petugas lapangan yang tidak persuasif saat penerapan PPKM. Apalagi saat ini PPKM Darurat di Kota Medan. Dirinya meyakini masyarakat pasti taat dengan aturan yang diberlakukan dan petugas dilapangan juga harus bersikap persuasif dalam menerapkan regulasi yang diberlakukan. 

"Masyarakat bukan tidak taat aturan, tapi janganlah sikap oknum petugas dilapangan dapat menimbulkan 'benturan' kepada masyarakat," cetus Politisi Muda Partai Demokrat ini. 

Diterangkan Andri bahwa sikap persuasif oknum petugas dilapangan dalam penerapan PPKM sangatlah penting agar tidak memicu keributan dengan masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil. Dan harusnya terlebih dahulu diberikan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat yang membuka toko atau usaha. 

Apalagi, lanjut Andri, bagi mereka yang berada pada sektor esensial dan kritikal, dipastikan memerlukan pemahaman tentang mekanisme pengaturan PPKM darurat itu.

"Penerapan sosialisasi ini sangat penting sekali terutama kepada publik, komunikasi publik, penjelasan kepada masyarakat, serta melakukan komunikasi dengan pedagang yang terdampak,” paparnya. 

Maka daei itu, tambahnya, pendekatan persuasif dapat diterapkan dalam penerapan PPKM darurat di setiap kabupaten/kota. Setidaknya, tindakan itu sebagai cermin yang mampu memberikan nilai plus kepada masyarakat, dan masyarakatpun mengerti, bukan mempersulit masyarakat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

"Cara cara persuasif dalam mendekati masyarakat dan para pedagang banyak cara bisa dilakukan, seperti pada provinsi lain yang mampu membuat daerah kondusif, sehingga pedagang kecil tidak terganggu dengan PPKM tersebut," tandasnya. 

Andri juga meminta agar, penerapan PPKM Darurat tidak saja diterapkan pada pedagang kecil, tetapi berani menindak tegas perusahaan besar yang mungkin tidak menghimbau jalan PPKM darurat, seperti yang sudah dilakukan di DKI Jakarta.

"Saya minta juga kepada Gubsu untuk melihat hingga kondisi tersebut, bukan saja pada pedagang kecil saja, karena masyarakat juga menagih janji Gubsu dalam menciptakan Sumut Bermartabat," ketusnya.

Terkait penerapan prokes, masih kata Andri, untuk daerah pemilihannya (Binjai-Langkat) tetap menjalankan. Namun, untuk Kota Binjai dan Kabupaten Langkat belum masuk pada PPKM darurat, tetapi imbasnya sudah dirasakan.

"Banyak warga kita yang juga bekerja atau berjualan ke Medan, setidaknya aturan PPKM darurat itu telah membuat kondisi masyarakat terganggu, akibat kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi dengan baik," paparnya.

Untuk itu, Andri berharap, agar seluruh stackholder secara bersama-sama menerapkan cara-cara persuasif dalam menjalankan PPKM Darurat kepada masyarakat. Sehingga, tidak ada kesan, kalau penerapan PPKM dapat merusak nafkah masyarakat mencari kebutuhannya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini