Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Simalungun Terkesan Dipaksakan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Pengangkatan tenaga ahli Bupati Simalungun mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk juga dari Board Executive Sumut Watch.

Daulat Sihombing, SH, MH selaku ketua Board Executive Sumut Watch menilai dasar hukum pengangkatan tenaga ahli Bupati Simalungun amburadul alias berantakan, karena tidak berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang- undangan secara valid dan akurat. 

Dalam konsideran mengingat, SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8125/1.1.3-2021, tanggal 30 April 2021, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati atas nama Nelson Simanjuntak, SH, MSi (Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan), Chrismes Haloho, SIP (Tenaga Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan), serta Albert Sinaga, SPd, MPd (Tenaga Ahli Bidang Administrasi dan Umum), didasarkan pada UU Darurat No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Utara, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Kemudian UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, PP No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, PP No. 33 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional. 

Kemudian lagi, Perda Kab. Simalungun No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Perda Kab. Simalungun No. 1 Tahun 2021 tentang APBD Kab. Simalungun Tahun 2021, Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perbup Simalungun No. 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Simalungun Tahun 2021, serta Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/ 0515/1.3.2/2020 tentang Alur Koordinasi Perangkat Daerah Dengan Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun.

Faktanya, menurut advokat ini, semua peraturan tersebut tidak mengatur bahkan tidak memiliki korelasi apapun tentang pengangkatan tenaga ahli gubernur/ bupati/ walikota. 

Bahkan, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  sebagaimana pasal 109 ayat (1), Pasal 162 ayat (10) dan Pasal 397 ayat (2) sepanjang mengatur tentang tenaga ahli  bukan untuk pengangkatan tenaga ahli gubernur/ bupati/ walikota, melainkan tenaga ahli untuk faksi DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota atau Sekretariat Dewan Pertimbangan OTDA. 

"Keliru jika UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijadikan sebagai referensi yuridis dalam pengangkatan tenaga ahli Bupati Simalungun, karena UU ini tidak mengatur tentang tenaga ahli gubernur/ bupati/ walikota, tapi tenaga ahli fraksi DPR atau Sekretariat Dewan Pertimbangan OTDA,"jelasnya.

Demikian halnya UU Darurat No. 7 Tahun 1956, tentang pembentukan 17 (tujuh belas) daerah di Propinsi Sumut, termasuk didalamnya Kab. Simalungun, kemudian UU No. 12 Tahun 2011, PP Nomor : 109 Tahun 2000, PP Nomor : 28 Tahun 2018, serta PP No.33 Tahun 2020, sama sekali tidak ada korelasinya dengan pengangkatan tenaga ahli gubernur/ bupati/ walikota.

 Termasuk Perda Kab. Simalungun No. 4 Tahun 2016, Perda Kab. Simalungun No. 1 Tahun 2021, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perbup. Simalungun No. 1 Tahun 2021, dan Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/ 0515/1.3.2/2020, semuanya regulasi tersebut tidak memiliki kualitas hukum sebagai landasan yuridis pengangkatan tenaga ahli Bupati. 

Terlalu Dipaksakan

Daulat menilai, pengangkatan tenaga ahli Bupati Simalungun terlalu dipaksakan, sehingga sekedar mengesankan pembenaran atau justifikasi SK Bupati lalu sejumlah peraturan perundang- undangan dicomot sebagai landasan hukum sekalipun melanggar atau bertentangan dengan azas – azas hukum tentang lex superior derogat legi inferiori (hukum lebih tinggi mengesampingkan hukum lebih rendah), lex posterior derogat legi priori (hukum terbaru mengesampingkan hukum lama), lex specialis derogat legi generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). 

Padahal, Pasal 409 pada huruf b UU No. 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa : UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.(ES)

Share:
Komentar

Berita Terkini