Pansus Kehutanan DPRDSU: Pemerintah Harus Cabut Status Lahan PT SSL & PT SRL

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi status tanah milik PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) di Kabupaten Padang Lawas (Palas). 

Hal ini, kata Ketua Panitia Khusu (Pansus) Kehutanan DPRD Sumut, Parsaulian Tambunan, terkait Sengketa  lahan yang sudah berlangsung sejak lama dan harus segera diselesaikan. 

Menurut Parsaulian, peninjauan ulang sekaligus evaluasi status tanah yang luasnya hampir 1.200 hektar itu harus segera diakhiri, karena saat ini terjadi saling klaim lahan antar warga dua desa di Kecamatan Aek Nabara Barumun dengan PT SSL. 

"Saat reses beberapa hari lalu di Desan Padang Galugur Jae, Kabupaten Palas, warga sangat berharap persoalan tanah ini bisa segera diselesaikan dan Izin perusahaan segera dicabut, sehingga warga bisa kembali dengan tenang menggunakan lahan yang selama ini telah mereka garap sebagai mata pencaharian," katanya kepada wartawan diruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (15/7/2021). 

Politisi Partai NasDem ini juga menjelaskan bahwa ada 4 kepala desa (Kades) yang menyampaikan persoalan yang sama pada saat reses lalu, yakni Kepala Desa Sayur Matua Lawaly Hasibuan, Kades Sayur Maincat Adam Harahap, Kades Janji Maria dan Kades Padang Galugur Jae Efendy Daulay. 

Sementara, lanjutnya, seorang warga Sarmaini Harahap menceritakan bahwa sejak tahun 1932, lahan peninggalan orang tuanya telah menjadi garapannya secara tutun temurun, namun setelah masuknya PT SSL ke wilayah mereka, lahan yang dulunya berikan masyarakat ke PTPN II seluas hektar diambil alih PT SSL.

Selain itu, tambah Parsaulian, lahan seluas 1.200 hektar dikelola dan diusahakan namun kurang berhasil, karena kelihatan dari buah sawit yang dihasilkan. Begitu tak berhasil ditinggalkan PTPN II, kemudian adalah izin konsesi izin PT SSL yang bersebelahan dengan lahan tadi, kemudian dicaplok oleh PT SSL.

"Harusnya PTPN II mengembalikan lahan itu kepada masyarakat," cetusnya seraya menambahkan bahwa dirinya datang ke sana dengan tulus, ikhas namun harus tuntas. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini