EPZA: Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran Prokes Di DPRD Sumut

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Praktisi hukum Kota Medan, Eka Putra Zakran SH MH mendesak penegak hukum dari satgas Covid-19 menindak tegas atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) covid-19 saat rapat Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Sumut dan ASN Pemprovsu didepan ruang Badan Musyawarah (Banmus) gedung DPRD Sumut, Senin (12/7/2021) lalu.

Pasalnya, kegiatan yang menimbulkan kerumunan tersebut terkesan tidak menggubris aturan yang ditetapkan  pemerintah, khususnya Kota Medan dalam membatasi kegiatan berkerumun dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang. 

"Kita sangat menyesalkan kondisi itu (kerumunan-red) dapat terjadi, seolah olah pihak anggota DPRD Sumut dan ASN telah mempertontonkan kepada masyarakat perilaku yang tidak etis dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19," Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) ini, kepada wartawan, Rabu (14/7/2021) di Medan. 

Pria yang akrab dipanggil EPZA ini, aturan PPKM tersebut sebuah kebijakan yang harus dipatuhi semua pihak, tanpa terkecuali. Apalagi, disaat Kota Medan dalam kondisi darurat, suatu ketidaknormalan sehingga kebijakan mutlak untuk dijalankan, diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

"Jadi, siapapun yang mengundang kerumunan dimasa PPKM darurat ini harus ditindak tegas sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018, termasuk pada tingkat pidananya 212, 216 dan 218 KUHP," terangnya.

EPZA yang pernah menjabat Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan periode 2014-2018 itu juga menjelaskan, para pelanggar prokes dapat dijerat pasal berlapis, yang intinya jeratan hukum dapat mengikat bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan.

"Bagaimana mau memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, sementara DPRD dan ASN nya masih berkumpul atau berkerumun. Intinya kalau memang ngak patuh, aparat silahkan bertindak. Itu hemat saya," tegasnya. 

Selain itu, ia menilai, akibat peristiwa itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut harus bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi di gedung DPRD Sumut. Seharusnya Sekwan dapat mensiasati agar rapat tersebut mematuhi prokes, salah satunya mengendalikan kegiatan secara teknis, dengan cepat tanggap dan sesuai kebijakan PPKM Darurat.

"Jadi, sudah sepatutnya Gubernur Sumut, pak Edy Rahmayadi menegur serta evaluasi. Sehingga, tidak main-main dengan PPKM Darurat ini. Kalau sudah diterapkan ya semua pihak harus patuhi," tutup Pengacara yang juga juga pemerhati kebijakan publik asal Medan.

Diberitakan sebelumnya, di Ruang Banmus DPRD Sumut lantai dasar, dewan mengumpulkan banyak orang, dalam agenda rapat, namun sayangnya, peraturan pemerintah dalam menjalankan PPKM Darurat, tidak diindahkan dewan.

Bahkan, kerumunan itu, sempat membuat Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, angkat bicara, ia bersorak "Prokes..Prokes", yang disuarakannya dari lantai II gedung DPRD Sumut, sehingga menjadi perhatian tamu, ASN, dan insan pers. 

Salah seorang anggota DPRD Sumut  Thomas Dhaci, usai mengikuti rapat di Ruang BANMUS ketika dikonfirmasi wartawan, dikatakannya bahwa, kegiatan tersebut tidak melanggar prokes.

"Nggak ada itu melanggar prokes, kalau pun ada yang tidak berkenan dalam mengikuti rapat tersebut, tak usah datang kalau diundang", kata Thomas Dhaci, menjawab pertanyaan wartawan, adanya yang menyayangkan rapat tersebut, karena mengundang banyak orang.

Sementara, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengakui kalau rapat Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Sumut dan ASN sudah dijadwalkan jauh hari dan harus segera disahkan.

Terkait, aturan PPKM Darurat, Apakah dapat dilakukan rapat, belum mengetahuinya. 

"Kita lihat, mana ketentuan yang kita pakai, yang pasti tugas dewan adalah pengawasan," sebunya.

Terkait penyampaian kata "prokes...prokes", ia membenarkan.

"Itu sebagai bukti perhatian saya, untuk mengingatkan kepada kawan kawan untuk mematuhi protokol kesehatan, itu saja,"sebut politisi PDI itu menerangkan. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini