Hal ini harus segera direalisasikan karena, kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Baskami Ginting, banyak kegiatan atau usaha masyarakat yang saat ini terhenti.
“Kita minta ada BLT untuk membantu masyarakat saat ini yang terdampak PPKM Darurat, mengalami kesusahan,” ujarnya kepada wartawan diruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (23/7/2021).
Baskami menjelaskan bahwa akibat dari diterapkannya PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021, kondisi perekonomian masyarakat semakin sulit, karena hampir semua usaha masyarakat mulai dari UKM hingga UMKM ditutup.
“Pedagang-pedagang maupun usaha di toko-toko tutup, terutama pedagang makanan dan minuman rumahan tutup. Sementara mereka mencari makan dari usaha tersebut. Pemerintah harusnya membantu mereka-mereka,” cetus anggota dewan dari dapil Sumut II (Kota Medan).
Menurut politisi senior PDI Perjuangan ini, Pemprovsu bisa melakukan refocusing anggaran pada APBD 2021, seperti yang pernah dilakukan di APBD 2020 lalu untuk anggaran penanganan Covid-19, karena Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah daerah dapat melakukan refocusing anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Pemprovsu juga bisa berkoordinasi dengan Pemko Medan dalam memberi bantuan berupa BLT atau bansos kepada masyarakat Kota Medan yang terdampak PPKM Darurat,” tegasnya.
Karena, tambahnya, Pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran penanganan Covid-19.
“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, minimal 8 persen dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil, provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan refocusing untuk digunakan penanganan pandemi, khusus penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dana desa, insentif tenaga kesehatan. Ini pula yang menjadi atensi Presiden,” paparnya.
Selain mengenai realisasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah-daerah, Baskami juga terus memantau perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat khususnya di Kota Medan, 3 T (testing, tracing, treatment), serta penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
“Kita harus fokuskan pada tiga hal, yaitu pelaksanaan PPKM darurat, penerapan 3 T dan juga soal bansos,” pungkasnya. (sus)
