Aksi Warga di DPRD Taput Tuntut TPL Ditutup, Ini Penjelasan TPL

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Ratusan warga dari berbagai unsur yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, Rabu (07/07/2021), melakukan demonstrasi ke Kantor DPRD Tapanuli Utara (Taput) dan kantor Bupati Taput, menuntut agar operasional PT TPL (Toba Pulp Lestari), ditutup.

Di kantor DPRD Taput, sekretaris Aliansi Jhontoni Tarihoran, menyampaikan pernyataan sikap Aliansi Gerakan Tutup TPL. Ia menyebut, salah satu penyebab kerusakan hutan dan lingkungan di tanah Batak adalah akibat aktifitas PT TPL. Saat ini TPL memiliki konsesi seluas 167.912 hektar hutan di tanah Batak.

Selain mengakibatkan kerusakan hutan, pemberian izin konsesi juga telah merampas hak masyarakat adat, petani, hak masyarakat umum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Selain itu, konflik horizontal juga sering terjadi karena tindakan provokasi dan adu domba oleh pihak TPL. Banyak masyarakat menjadi korban kekerasan, terluka dan dipenjara," ungkap Jhontoni Tarihoran.

Dilanjutkannya, Aliansi Gerakan Tutup TPL menyampaikan tuntutan yaitu, menghentikan operasional PT TPL di tanah Batak, cabut izin konsesi PT TPL dari tanah Batak, wujudkan reforma agragria sejati, kembalikan tanah adat kepada masyarakat, lindungi kemenyan sebagai tanaman endemic, hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat, selamatkan hutan tanah Batak dari limbah perusahaan yang merusak lingkungan Danau Toba, pemerintah kabupaten dan DPRD merekomendasikan penutupan TPL kepada Presiden Republik Indonesia.

Di kantor DPRD Taput, warga diterima langsung oleh ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, bersama ketua komisi C Royal Simanjuntak dan beberapa anggota.

"Aspirasi saudara ini kita terima dan akan kita bahas bersama. Minggu depan akan kita sampaikan kepada saudara," kata Royal Simanjuntak.

Selanjutnya, warga menuju kantor Bupati Taput untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Di sini, warga diterima oleh Sekda Taput Indra Simaremare.

Menanggapi aksi damai warga tersebut, Direktur TPL, Jandres Silalahi, dalam siaran pers, menghormati dan menghargai aksi damai yang hari ini dilakukan masyarakat di depan kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) meski di tengah pandemi Covid-19.

"Aksi damai yang dilakukan ditengah kondisi pandemi yang sekarang menjadi fokus dunia ini semoga tidak memberikan pengaruh dalam penyebaran virus Covid-19," ujar Jandres Silalahi.

Dikatakannya, selama ini TPL sangat terbuka dalam seluruh informasi kepada seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan media. Perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara legal berdasarkan izin yang diperoleh dari pemerintah, yang meliputi izin operasional, izin investasi, dan izin kehutanan.

Bahkan TPL konsisten untuk selalu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yang menjadi lokasi operasional perusahaan. Selalu bekerjasama dengan pemangku kepentingan setempat, baik dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan wanita maupun aparat pemerintah terkait.

Toba Pulp Lestari telah berhasil menyelesaikan sejumlah isu sosial yang terkait dengan lahan dengan berpedoman pada Permen LHK No.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Lebih lanjut kata Jandres, TPL juga berhasil melakukan penyelesaian masalah melalui program kerjasama kemitraan. Dari 10 klaim lahan yang telah didaftarkan di KLHK, Toba Pulp Lestari bersama-sama dengan tokoh Pemerintah dan masyarakat setempat telah berhasil menyelesaikan 9 dari klaim tersebut melalui program kemitraan, baik berupa Tanaman Kehidupan maupun Tumpang Sari (intercrop). 

"Pendekatan kemitraan ini merupakan solusi terbaik karena terbukti memberi manfaat yang berkelanjutan dan pasti, khususnya buat masyarakat, pemerintah setempat maupun Negara," imbuhnya.

Selain itu, TPL juga konsisten mengalokasikan dana untuk Community Development (CD)/Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 1% dari pendapatan bersih. 

Di mana dana tersebut dialokasikan untuk pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Dana CD/CSR digunakan untuk pendidikan dan budaya, investasi sosial, dan kemitraan. 

Dalam rangka kemitraan, upaya yang dilakukan perusahaan adalah melakukan kerja sama kemitraan bisnis dengan masyarakat lokal dan memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat dan juga memberikan modal usaha. 

Dijelaskan Jandres Silalahi, perusahaan juga berhasil meraih tiga Indonesia CSR Award (ICA) tahun 2020 yang diselenggarakan Corporate Forum For Community Development (CFCD) bekerja sama dengan BSN dan Kemenko PMK. 

Tiga penghargaan tersebut adalah Platinum Award di bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat program Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Keterampilan, serta 2 lagi di bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat program Kesehatan. 

Mengenai tudingan perusakan hutan dan pencemaran lingkungan yang disampaikan dalam aksi, hal itu ditepis TPL. 

Jandres Silalahi mengatakan, TPL mengambil pendekatan holistik untuk konservasi hutan alam dengan melakukan penilaian Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) pada setiap daerah baru yang ditargetkan untuk pengembangan. 

Perusahaan tidak akan melakukan pengembangan terhadap daerah yang masuk kategori HCS dan HCV yang dalam hal ini adalah kawasan hutan lindung. 

Dari total gross luas pengelolaan hutan yang mencapai 167.912 hektare, perusahaan hanya mengalokasi sebanyak 70.074 hektare (42%) untuk Tanaman Pokok atau tanaman produksi. Sementara sisanya seluas 55.316 hektare (33%) dialokasikan untuk Tanaman Kehidupan dan 42,522 (25%) sebagai Kawasan Lindung. 

Meskipun perusahaan telah mengalokasikan 70.074 hektare untuk Tanaman Pokok/tanaman produksi, namun realisasi lahan yang dimanfaatkan hanya mencapai 48.000 hektare. Ini karena dalam merealisasikan kebutuhan tersebut, TPL harus memperhatikan aspek-aspek sosial, topografi, lingkungan serta aspek-aspek sustainability atau keberlanjutan yang telah menjadi komitmen perusahaan, seperti HCV dan HCS. (ds/Bisnur Sitompul)

Share:
Komentar

Berita Terkini