Tiga Belas DPC Tolak Musda BM PAN

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Tiga belas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menolak musyawarah daerah (Musda) ke-V Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) yang digelar pada, Sabtu (13/6/2021) lalu di Hotel Madani Medan.

Mereka menilai Musda tersebut cacat hukum, karena bertentangan dengan AD/ART dan Pedoman Organisasi tentang Permusyawaratan.

Hal ini disampaikan Koordinator Forum Penyelamat Barisan BM PAN Kota Medan Wahyu Syahputra, yang juga Sekretaris DPC BM PAN Medan Labuhan melalui siaran pers yang diterima Waspada, Senin (14/6/2021).

“Dengan demikian hasilnya juga batal,” katanya.

Senada, Fauzi Muhizar Ketua DPC BMPAN Medan Helvetia menyatakan, dalam ART BM PAN Pasal 12 Ayat 2 Tentang kepesertaan bahwa peserta Musda adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Namun Musda yang digelar hanya mengikutkan 1 orang mewakil DPC.

Kemudian di dalam PO tentang Permusyawaratan pasal 18 ayat 4 disebutkan, pendaftaran calon formatur selama 14 hari, namun panitia pengarah Musda hanya membuka pendaftaran 3 hari.

Muhammad Ridwan, Ketua BM PAN Medan Petisah mengemukakan AD/ART BM PAN adalah pedoman berorganisasi yang disahkan di forum tertinggi yakni Kongres, maka tidak bisa dikesampingkan oleh aturan di bawahnya, apalagi setingkat Rapimda.

“Pengangkangan aturan ini bukan hanya membatalkan kegiatan yang dilaksanakan, tapi juga DPP BM PAN harus menghukum orang-orang yang melaksanakan kegiatan BM PAN yang jelas-jelas melanggar aturan,” tegas Ridwan.

Sedangkan Muhammad Yadi sebagai Ketua DPC BM PAN Medan Deli mengemukakan, tindakan DPD BM PAN Kota Medan yang memaksakan Musda malahan bukan menguatkan barisan, mempersatukan para pimpinan dan Kader, tapi menyebabkan timbulnya perpecahan antara DPC dengan DPC, DPC dengan DPD dan DPD dengan DPW.

Muhammad Yadi berharap Ketum DPP BM PAN Ahmad Yohan untuk mengambil alih persoalan ini.

“Karena juga persoalannya sudah sangat banyak, seperti statement kami sebelumnya tentang penolakkkan Muscab Kolektif 6 DPC BM PAN yang dibuat Arwin Rahmadsyah (Awen) tidak sesuai aturan di saat menjelang Musda,” katanya.

Dan menolak kebijakan DPD BM PAN Kota Medan yang tidak meng-SK kan 5 DPC BM PAN yang Muscab-nya telah lama dilaksanakan.

Ini jelas bukti bahwa nyata permainan kotor yang dilakukan salah satu kandidat menjelang Musda yakni Arwin Rahmadsyah (Awen). Ini tidak benar.

Kemudian ke 13 DPC BM PAN telah berkonsultasi kepada DPP BM PAN agar penyelesaian ini harus diselesaikan.

Karena, kalau tidak diambilalih oleh DPP, BM PAN Kota Medan akan ditinggalkan anak-anak muda yang selama ini berkerja dan aktif di BM PAN.

“Karena para pimpinan di tingkat DPW dan DPD BM sudah tidak dapat dijadikan contoh dan panutan,” katanya.

Tirta Sekretaris BM PAN Medan Kota menyatakan, 13 DPC BM PAN se Kota Medan menyesali dan menyayangkan kehadiran Mora Harahap Sebagai Ketua DPW BM PAN Sumut di arena Musda yang jelas-jelas melanggar aturan.

DPW BM PAN Sumut tidak lagi objektif dan proporsional melihat persolan, bahkan sangat fatal dengan melegalkan Musda yang jelas-jelas melanggar aturan.

Seharusnya Ketua DPW BM PAN Sumut menjadi contoh kepada kami selaku kader-kader Muda di tingkat DPC.

“Akhirnya kami pimpinan-pimpinan cabang BM PAN se Kota Medan meragukan kapasitas Mora Harahap yang katanya juga salah seorang Ketua DPP BM PAN. Tindakan beliau jelas-jelas mencoreng Institusi setingkat DPP BM PAN,” ujarnya.

“Untuk itu, kami DPC BM PAN sekota Medan meminta DPP untuk mengevaluasi keberadaan Mora Harahap sebagai Ketua DPW BM PAN Sumut,” pungkasnya.

Sebelumnya, ketua BM PAN Medan Arwin Rahmadsyah seperti dikutip menyebutkan, pihaknya siap merangkul kembali kader BM PAN Medan, yang kemarin terjadi miskomunikasi. (rel/sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini