Pansus Kehutanan DPRDSU: Gubsu Harus Hentikan Aksi Perambahan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Panitia khusus (Pansus) Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan aparat berwenang untuk menghentikan seluruh kegiatan perambahan hutan yang diduga telah menyalahi prosedur. 

"Kita juga minta hentikan sementara kegiatan perseorangan maupun korporasi yang diduga melanggar prosedur dan tanggungjawab dalam mengelola kawasan hutan," kata Ketua Pansus Kehutanan DPRD Sumut Parsaulian Tambunan diruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (24/6/2021). 

Ditegaskan Parsaulian, bahwa desakan yang disampaikan ini sebelumnya telah diutarakan dalam pernyataan sikap dalam sidang Paripurna DPRD Sumut yang dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi, seluruh dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) beberapa waktu lalu. 

Menurut Parsaulian, upaya penghentian perambahan dan pengelolaan hutan di Sumut yang dinilai menyalahi prosedur perlu dilakukan, terlebih kepada sejumlah perusahaan seperti PT TPL, PT SSL, dan PT SRI, yang sedang berkonflik dengan masyarakat.

Tidak hanya itu, Parsaulian juga menjelaskan bahwa saat ini aksi perambaan hutan disejumlah daerah di Sumut semakin merajalela dan tidak terkendali. 

"Sepertinya ada kekuatan lagi selain kekuatan hukum, yang lebih dahsyat," ujarnya.

Bahkan, lanjut Politisi Partai NasDem itu, oknum-oknum tertentu tidak mengakui Pansus Kehutanan DPRD Sumut, yang dibentuk dalam rangka menyelamatkan hutan di Sumut.

Maka dari itu, Parsaulian mendesak Gubsu untuk memerintahkan OPD agar serius mendukung dan memfasilitasi semua keperluan tim Pansus Kehutanan DPRD Sumut, seperti data, informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas.

"Kita juga mendorong Pemprovsu duduk bersama dengan Tim Pansus bila perlu bersama-sama melakukan kunjungan ke kementrian LHK untuk menyampaikan permasalahan maupun kendala yang terjadi dalam menyelesaikan masalah kehutanan," tegasnya. 

Alasan Parsaulian, karena selama ini dukungan dan kordinasi serta kerjasama dari OPD terkait sangat mengecewakan dalam hal keterbukaan data dan informasi serta kehadiran OPD dalam rapat dengan Pansus.

Lebih lanjut Parsaulian menjelaskan, bahwa masa kerja Pansus hanya enam bulan, dan jika tidak ada dukungan serius, pihaknya akan merekomendasikan kepada Ketua dan pimpinan dewan untuk membubarkan pansus.  

"Jika nanti masalah kehutanan tak terkendali, kami nanti minta pertanggungjawaban Pemprovsu, bila perlu melalui jalur hukum," tandasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini