Ganti Rugi Tak Layak, 31 Warga Sampali Gugat PTPN II Ke PN Lubuk Pakam

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Terkait tanah yang diperjuangkan oleh warga di Jalan Kenari, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi polemik. 

Pasalnya, warga diduga diintimidasi oleh pihak PTPN dengan cara diundang untuk datang pada, Rabu 14 April 2021 lalu, perihal program optimalisasi aset lahan PTPN II Kebun Bandar Klippa rayon Sampali.

Merasa curiga, warga pun tak menghadirinya lantaran sebelumnya 2 warga lainnya datang diundangkan tersebut mendapatkan intimidasi dan kearoganan dari pihak PTPN II karena menolak menandatangi surat pernyataan bersedia mengosongkan rumah dengan diberikan kompensasi sebesar Rp. 38 juta per kartu keluarga (KK). Karena tak layak, warga pun menolak kompensasi tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPD FKPPN), Ardan Lubis didampingi kuasa hukumnya dari Advokat Lubis dan rekan, Mahmud Irsyad Lubis, S.H angkat bicara.

"Mulai sesudah adanya undangan yang dibuat oleh pihak PTPN II, disitulah kami berjuang untuk mempertahankan hak kami. Kami ini sebenarnya berada di eks HGU dan mereka menggusur lantaran akan dirubah oleh pengembang menjadi HGB (Hak Guna Bangunan), karena saya ikut rapat RDP di DPRD. Disitu ada PTPN II dan pihak pengembang, jadi memang arahnya kesitu," ungkap Ardan Lubis kepada wartawan yang diamini sejumlah warga yang tergabung dalam FKPPN, Rabu (23/6/2021) siang.

Sementara itu, kuasa hukum FKPPN,  Mahmud Irsyad mengatakan, warga sudah resmi menggugat PTPN II.

"31 KK hari ini resmi telah mengajukan gugatan ke PN Lubuk Pakam terhadap direktur PTPN II atas perbuatan melawan hukum. Mereka akan melakukan penggusuran kepada pensiunan dan ahli waris yang sudah ditempati selama puluhan tahun. Sementara tertera dalam UU PP No 24 1997 menjelaskan para pensiunan dapat melakukan pengajuan tanah yang mereka tempati," jelas Irsyad.

Ditambahkan Irsyad, pengajuan tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2021/PN Lbp. (ds/Wandi).

Share:
Komentar

Berita Terkini