FP Demokrat: Porsi Belanja Modal Tidak Meningkat, Serapan Anggaran Rendah

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) melihat perhatian dan kesungguhan Pemprovsu terhadap masyarakat masih rendah, terlihat dari tahun ke tahun porsi anggaran belanja modal tidak mengalami peningkatan signifikan, dengan serapan anggaran yang rendah.

Pendapat ini disampaikan juru bicara (Jubir) FP Demokrat Hj Anita Lubis dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LK APBD) Provsu tahun anggaran 2020, dipimpin Ketua dan wakil ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting dan Harun Mustafa Nasution secara bergantian, Kamis (17/6/2021) di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. 

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah, Anita Lubis juga menyampaikan relevansi dan realisasi beberapa pos anggaran belanja modal tahun 2020 tidak menggembirakan, karena dalam laporan keuangan disampaikan, realisasi belanja sebesar Rp10,935 triliun lebih setara 95,13 persen dari target. 

Kondisi realisasi belanja menunjukkan kinerja belanja Pemprovsu tidak mengalami perbaikan, dimana secara umum komponen belanja dengan rata-rata 90 persen, terutama belanja modal tidak satupun mencapai 100 persen.

“Belum lagi melihat kualitas pelaksanaan belanja modal, khususnya belanja jalan, irigasi, jaringan, gedung dan bangunan, maka semakin lengkaplah posisi masyarakat selalu jadi korban eksploitasi politik kepemimpinan pemerintahan. Jika kondisi ini terus terjadi, membuktikan kinerja Pemprovsu gagal menjalankan amanah UU dan rakyat. Visi Sumut bermartabat sesungguhnya akan absurd hingga akhir periodesasi kepemimpinan,” ujarnya.

Sementara dari laporan keuangan yang disampaikan eksekutif, Anita menyebutkan, Fraksi Demokrat menyimpulkan realisasi pendapatan tahun 2020 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp12,916 triliun lebih.

Namun disisi lain, Fraksi Demokrat minta penjelasan terkait pos pendapatan lain-lain PAD yang sah agak mengecewakan dengan pencapaian hanya 79,97 persen dari target.

Hal itu memprihatinkan, karena pendapatan  yang lain masih jalan ditempat, bahkan ada mengalami penurunan. Komposisi seperti itu sering terjadi tiap-tiap tahun pelaksanaan APBD, termasuk dari hasil kunjungan anggota Fraksi Demokrat keberbagai dapil di Sumut, Anita Lubis berharap pekerjaan pembangunan infrastruktur disetiap daerah jangan asal jadi dan harus sesuai bestek. 

Pelaksanaan proyek bersumber dana APBD Provsu diharapkan tepat sasaran dan bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat. 

"Hasil pekerjaan kegiatan yang disinyalir sia-sia atau mubazir agar segera dievaluasi. Kedepan setiap perencanaan kegiatan harus benar-benar disiapkan untuk pembangunan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Fraksi Demokrat juga minta agar perbaikan dan perawatan ruas jalan provinsi setiap daerah yang belum ditangani secara maksimal pada tahun 2020 agar alokasi anggarannya ditingkatkan pada APBD 2021.

Terkhusus daerah Pantai Barat masih rawan dan kondisinya masih banyak yang rusak parah, membutuhkan penanganan segera.

Fraksi Demokrat juga minta Pemprovsu agar kegiatan fisik dimasing-masing benar-benar diperhatikan agar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Diminta juga agar lebih serius penuntasan masalah dan kepentingan Pemprovsu dan kabupaten/kota, serta kepentingan masyarakat terkait eks HGU PTPN II. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini