Pemkab Labuhanbatu Dibalut 'Hutang', Anggaran Operasional 75 Desa Tahun 2020 Sebesar Rp 9 M Belum Tersalurkan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

Teks foto : Net
dailysatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dibalut 'hutang', anggaran operasional 75 Desa tahun anggaran (T.A) 2020 sebesar Rp 9 miliar belum juga tersalurkan. 

Hal itu dikatakan oleh Indra Sila Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut).

"Kalau anggaran terpakai dan yang sangat dibutuhkan dana, lalu terpakai. kan menjadi utang Pemkab Labuhanbatu. Kalau saat ini, tidak ada uang Pemkab Labuhanbatu, untuk membayarnya dan itu menjadi utang lah kepada Kades", akui Indra Sila dikutip dari Cyber Portibi DNP, Senin (03/05/2021).

Indra Sila berharap, agar para Kades bersabar dan menunggu Rekomedasi dari BPK. Dan, terkait untuk keperluan pembayaran Listrik, WiFi, dan ATK kantor desa. Indra Sila mengharapkan agar para Kades menggunakan sumber pendapatan yang ada di Desa.

“Pasti dibayar operasional itu. Namun, harap bersabar,” bilang Indra Sila.

Menurut Indra Sila, terkait tentang anggaran operasional bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran (T.A) 2020 itu, tidak ada masalah.

“Sebelumnya, digedung DPRD sewaktu rapat dengar pendapat anggaran bersama Kades dan anggota DPRD Labuhanbatu, sudah kita sampaikan kepada para Kades. Bahwa, sisa anggaran ADD yaitu anggaran operasional desa tersebut, akan dibayar, setelah selesai Audit BPK. Dan, menunggu rekomendasi dari BPK, baru dibayarkan,” terang Indra Sila.

Lebih lanjut Indra Sila mengatakan terkait belum dibayarnya anggaran operasional desa oleh Pemkab Labuhanbatu kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu, 75 desa, sebesar Rp.9 Milyar, menunggu audit (Pemeriksaan) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK–RI).

“Kemarin, alokasi anggaran dana desa (ADD) TA 2020, yang peruntukan operasional desa sebesar Rp 9 Milyar lagi itu, masih menunggu Audit BPK. Setalah itu baru kita bayarkan kepada Kades,” kata Indra Sila.

Diketahui bahwa, anggaran operasional desa tahun anggaran 2020 sebesar Rp.9 milyar, sumber anggaran alokasi dana desa (ADD) tersebut telah dilakukan pemeriksaan audit keuangan oleh tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) kemaren. Dan, audit yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut terkait adanya dugaan temuan tentang penggunaan belanja anggaran operasional desa sumber ADD tahun 2020 tidak tepat sasaran.

Terpisah, ketua Assosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Kabupaten Labuhanbatu Junaidi saat ditemui dikediamannya, Selasa (18/05/2021) sekira pukul 14:00 wib terkait belum tersalurkannya anggaran operasional tahun anggaran 2020 sebanyak 75 Desa sebesar Rp.9 Miliar mengatakan, Pemkab Labuhanbatu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten labuhanbatu meminta kami agar membuat surat terkait anggaran operasional Desa sebesar Rp.9 Miliar itu.

Sementara itu, Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, Zulkifli Hobol Rangkuti saat dihubungi lewat telpon tidak aktif.

Ketua Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Mora Tanjung terkait informasi sebagaimana dikatakan Ketua Apdesi Kabupaten Labuhanbatu bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta surat terkait anggaran operasional Desa sebesar Rp 9 Miliar saat diminta tanggapannya mengatakan kenapa baru ini dinas PMD meminta agar ketua Apdesi membuat surat setelah pemberitaan tentang adanya dugaan temuan oleh BPK-RI terkait anggaran operasional 75 Desa sebesar Rp.9 Miliar yang tidak tepat sasaran, surat tersebut layak untuk dipertanyakan kegunaannya. (Ds/zulharahap)

Share:
Komentar

Berita Terkini