Ketua DPRD Medan Harap Adendum Nomor 13 2021 Bisa Diperjelas

Dibaca:
Editor: dicky irawan author photo


Dailysatu.com-  Ketua DPRD Medan , Hasyim SE berharap adanya larangan Mudik ditangggal 6-14 Mei dapat dipatuhi seluruh masyarakat . Namun, politisi PDI Perjuangan tersebut berharap agar Forkominda Sumut yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara bisa memberikan rincian secara luas terkait dengan surat edaran Adendum Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah

"Dalam surat edaran Adendum No 13 Tahun 2021 ini pada poin 14 terdapat yang dikecualikan pengiriman logistik , persalinan ,duka cita dan juga kepentingan non mudik.Disini kita berharap agar kepentingan non mudik bisa dijabarkan," kata Hasyim kepada wartawan (1/5/2021).

Sambung , Ketua DPC PDI-Perjuangan Medan tersebut apakah acara pesta bisa diperbolehkan.

"Gubernur Sumatera Utara kiranya bisa menyampaikan juga kepada publik apakah pesta yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan bisa dilaksanakan ,terutama para tamu atau sanak keluarga yang memasuki Kota Medan karena di adendum tersebut disampaikan non mudik," papar Hasyim.

Ia mengatakan hal tersebut setelah menerima keluhan masyarakat dan juga pemilik wisma.

”Direntang waktu larangan Mudik tersebut akan ada pesta yang digelar masyarakat beragama Nasrani.Dan ini juga menjawab keresahan para pemilik wisma juga agar jangan sampai merugi akibat adanya pembatalan pemakaian gedung yang berimbas kepada ekonomi yang bisa membuat pengusaha merugi ,” kata Hasyim.

Ia mengatakan untuk mudik dari area Membidangro tidak ada larangan , tapi bagaimana dengan pesta.

”Inilah yang harus bisa dijawab stakeholder dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara.Bagaimana pelaksanaan pesta terutama di Kota Medan para tamu yang datang terutama dari wilayah lainnya yang berdekatan dengan ibukota Sumut misalnya Tarutung dan lainya," ujar Hasyim.

Jika dalam hal ini diperbolehkan dengan melengkapi dokumen dari pemerintah setempat agar membuka ruang dan tidak mempersulit masyarakat.

”Bila pesta digelar , tapi membutuhkan surat perjalanan dari daerah asal misalnya Lurah atau Kepala Desa agar dengan kepentingan non mudik misalnya pesta agar jangan dipersulit serta tidak saling lempar tanggung jawab," pungkas Hasyim.

Salah seorang warga bernama , Sampe yang akan mengelar pesta ada ditanggal 14 Mei hingga sampai sekarang masih bigung untuk melaksanakan pesta adat pernikahannya.

”Sebelum adanya larangan Mudik saya sudah cetak undangan pernikahan ditanggal 14 Mei seluruh rangkaian adat sudah selesai.Tapi , secara tiba-tiba ada larangan Mudik sementara calon istri saya dari Asahan bagaimana mau ke Kota Medan rombongan," keluhnya. (DS/ Dik)














Share:
Komentar

Berita Terkini