Kerusakan Hutan Dituding Penyebab Banjir Bandang Parapat, Pansus Kehutanan DPRDSU Tinjau Sitahoan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Maraknya pemberitaan terkait penyebab banjir bandang yang terjadi di Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun yang disebut-sebut akibat perambahan hutan sekitar kawasan Danau Toba, Panitia Khusus (Pansus) Kehutanan DPRD Sumatera Utara menyambangi kantor KPH II Pematangsiantar, Kamis (20/5/2021).

Ketua Pansus Parsaulian Tambunan Anggota DPRDSU Fraksi Nasdem mengatakan, bahwa inisiasi pembentukan pansus tersebut timbul dari Komisi B DPRDSU untuk penyelesaian permasalahan kehutanan di Sumatera Utara.

“Pansus ini akan menginventarisir permasalahan kehutanan, baik terkait sertifikat, izin maupun HGU. Jadi pansus akan berkoordinasi dengan KPH-KPH di jajaran Dinas Kehutanan Sumatera Utara,” ujar Parsaulian.

Parsaulian mengatakan bahwa kehadiran pansus untuk meninjau langsung keadaan hutan di wilayah tugas KPH II yakni Register 18. Namun sesuai permasalahan banjir bandang di Parapat maka pihaknya menyimpulkan untuk meninjau langsung ke Parapat dan daerah Sitahoan.

“Seyogyanya hari ini kita meninjau Register 18, namun sesuai dengan masalah terkini terkait banjir bandang di Parapat maka kita putuskan untuk meninjau kesana,” ujar Parsaulian.

Sebelumnya Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting yang juga hadir bersama Pansus mengatakan bahwa keaadaan hutan sekitar kawasan Danau Toba sudah sangat parah. Mengingat Danau Toba yang sudah ditetapkan sebagai Destinasi Wisata Nasional, maka harus dijaga kelestarian dan keindahannya.

“Danau Toba ini adalah Destinasi Wisata Nasional, maka harus terjaga kelestarian dan keindahannya. Tak boleh ada bencana yang diakibatkan kerusakan hutan atau penebangan pohon,” ujar Baskami Ginting.

Ditanya terkait penebangan pohon yang terjadi di wilayah pemukiman atau milik masyarakat namun jelas-jelas merusak lingkungan dan keindahan Danau Toba, Ketua DPRDSU yang berasal dari Fraksi PDIP ini mengatakan akan mencari solusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita punya hukum dan undang-undang, seperti PP 23 dan 24 jelas disana sanksi-sanksinya. Kota Parapat harus kita lestarikan karena destinasi wisata nasional, kok kita hancurkan dengan banjir bandang akibat kerusakan lingkungan. Tak boleh itu,” tegasnya. (ES)

Share:
Komentar

Berita Terkini