Benny Sihotang: Pemerintah Dan Aparat Hukum Harus Hentikan Impor Pakaian Bekas

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo


DailySatu.com, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Benny Sihotang mendesak pemerintah melalui Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk menghentikan impor pakaian bekas alias Monza yang masuk dari luar negeri.

Menurut Benny, banyak kerugian yang dialami masyarakat khususnya para pelaku industri garmen dan konfeksi setra pedagang yang menawarkan produk dalam negeri. Bahkan mengancam perekonomian rakyat, khususnya di Sumut.

"Saya dapat masukan dari masyarakat untuk menyuarakan ini. Banyak yang tahu kondisi ini terus berlangsung. Seperti yang ada dibeberapa tempat penjualan Monza, membuat pedagang pakaian baru semakin memprihatinkan," ujar Benny di ruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (25/5/2021) .

Dorongan ini tegas Benny, untuk menyelamatkan industri tekstil dalam negeri. Karena itu ia meminta pihak berwenang dalam hal ini Kanwil DJBC Sumut melakukan razia sekaligus menghentikan pengiriman barang Monza yang masuk ke provinsi ini.

"Kalau pedagang Monza itu tidak salah. Yang perlu diperhatikan siapa yang memasukkan (mengimpor,red) dan kenapa bisa masuk ke Sumut," katanya lagi.

Selain itu, alasan Benny juga meminta aparat berwenang menghentikan laju impor barang bekas ke Sumut, karena rentan terjadk penularan Covid-19 melalui pakaian Monza. Sebab belum terlihat langkah serius dan massif, khususnya di Kota Medan.

"Ini juga masalah yang rentan menularkan Covid-19 di Sumut, khususnya Kota Medan. Karena barang bekas biasanya tidak dilakukan proses sterilisasi, kotor dan kita tidak tahu bagaimana kondisinya sebelum dibawa," cetusnya.

Politisi Partai Gerindra ini pun mendesak aparat berwenang untuk menelusuri pola pengiriman Monza yang diduga masuk dari berbagai negara, terutama Asia. Sebab ada dua dampak yang muncul, yakni mengancam industri dalam Negeri dan rentan menularkan Covid-19 di masa pandemi.

"Penangkapan pengiriman barang bekas ini sepertinya tidak menjadi prioritas bagi aparat hukum. Kita menduga ini ada yang melindungi. Makanya kami minta tolong ini diseriusi pemerintah," kata Benny yang juga Ketua IPK Medan. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini