Badko HMI Sumut Minta Kajatisu Dan Kajagung Mencopot Kajari Asahan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Terkait adanya permintaan aktivis penggiat anti korupsi yang meminta dan mendesak agar Kepala Kejaksaan Negeri Sumatera Utara (Kajatisu), untuk segera mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidus) Asahan,karena dinilai lemah dan mandul dalam menangani kasus kasus korupsi di Kabupaten Asahan.

Desakan agar mencopot Kajari Asahan, kini datang dari Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) M.Hasby Silalahi,pada Wartawan,dia meminta Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu) untuk mengevaluasi kinerja Kajari Asahan dan kasi kasinya.

"Kalau memang tidak bisa bekerja dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang ada di Asahan, sehingga menimbulkan asumsi jelek ditengah masyarakat. Sebaiknya Kajagung dan Kajatisu segera mengevaluasi dan mencopot Kajari Asahan dari jabatannya," tegas Ketua Badko HMI Sumut, M.Hasby Silalahi pada wartawan,Senin (24/5/2021) sekira pukul 17:35 Wib melalui selulernya.

Lanjut M.Hasby Silalahi, dirinya merasa malu memiliki penegak hukum yang lemah dan tidak bisa bekerja dalam penanganan kasus kasus hukum yang ada di Asahan.

Permintaan untuk segera mencopot Kajari Aluwi SH dan Kasipidsus Asahan, Vinsensius Tampubolon SH, kali ini datang dari Ketua Jaringan Mahasiswa Demokrasi (,JMD) Asahan, Ali Ibrahim Manurung kepada wartawan, Senin (24/5) sekira pukul 14:45 Wib di Kisaran.

Menurut  Ali Ibrahim Manurung, permintaan pencopotan kedua pejabat Adhyaksa Asahan itu sangat beralasan. Karena keduanya dinilai tidak sanggup bekerja untuk menegakkan keadilan dan menangkap para koruptor yang ada di Asahan.

"Memang sudah seharusnya Kajari dan Kasipidsus Asahan dicopot dan diganti dengan yang lebih baik. Sebab,sejak mereka berdua menjabat sebagai pejabat di Kejaksaan,belum pernah ada kasus korupsi yang mereka sidangkan," ujar Ali Ibrahim Manurung.

Selain itu,kata Ali,seluruh DPO Kejaksaan Negeri Asahan hingga hari ini tidak ada satupun yang ditemukan. " Apa gunanya ada tim Tangkap Buron (Tabur). Hingga saat ini, seluruh buruonan Kejaksaan Negeri Asahan belum ada satupun yang tertangkap," tegas Ali.

Terpisah, Kajari Asahan Aluwi SH yang dikonfirmasi Wartawan melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Asahan, J.S Malau, Senin (24/5/2021) sekira pukul 13:45 Wib diruangannya, mengaku apa yang dikatakan semua Aktivis Anti korupsi Asahan tidak benar kalau pihaknya tidak bekerja dalam penanganan kasus kasus korupsi yang ada di Asahan. Bahkan, semua laporan laporan korupsi yg dilaporkan aktivis dan LSM ke pihaknya tetap diterima.

Bahkan,masalah dugaan kasus FORMI yang dilaporkan oleh aktivis sudah ditindaklanjuti,namun masih menunggu LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari pihak Inspektorat Asahan selaku APIP.

"Kalau masalah dugaan kasus FORMI,kami masih menunggu dari Inspektorat selaku APIP. Karena LHP dari Inspektorat lah baru kami segera tindak lanjuti kasusnya dan bisa memanggil orang orang yang terlibat dalam kasus itu," tegas Kasi Intel Kejaksaan.

Sedangkan untuk semua buronan kami yang belum ditemukan,kata Kasi Intel,pihaknya sudah berusaha mencari seluruh buronan mereka dengan menggandeng aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencari keberadaan semua DPO kami.

"Semua DPO kami tetap kami upayakan untuk mencari keberadaannya. Bahkan,kami juga gandeng aparatur penegak hukum dan seluruh masyarakat untuk mencari keberadaan semua DPO kami. Namun, hingga kini belum juga kami dapat temukan," ungkap Malau.(Hen)

Share:
Komentar

Berita Terkini