Soal PBBKB, FP-NasDem DPRD Sumut Desak Pertamina Keluarkan Data Pendistribusian BBM

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo

 


DailySatu.com, Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendesak PT Pertamina (Persero) agar segera memberikan data pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan ke provinsi ini kepada Pemprovsu dan dewan. Karena hal ini dinilai sangat perlu diketahui masyarakat Sumut agar tidak mengganggu perekonomian.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut, dr Tuahman Franciscus Purba bersama Sekretaris Fraksi NasDem Dimas Triadji S.I.Kom dan didampingi Tenaga Ahli Fraksi NasDem King Anderson saat menggelar konferensi pers terkait naiknya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diruang rapat fraksi gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (19/4/2021). 

Tuahman menjelaskan, kenaikan PBBKB ini berdasarkan regulasi yang diterbitkan oleh Gubsu Edy Rahmayadi melalui Pergub 01 Tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) untuk kemajuan pembangunan provinsi ini. Namun berujung pada naiknya harga BBM non Subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina.  

"Disatu sisi naiknya harga BBM non subdisi yang diakibatkan naiknya PBBKB, memiliki tujuan sangat luar biasa yakni untuk pembangunan dan kemajuan Sumut, jika BBM bersubsidi tidak sulit didapat masyarakat. Namun fakta dilapangan saat ini yang kita dapat adalah dihampir semua SPBU keberadaan minyak subsidi saat ini seperti bio solar dan premium sulit didapat,” cetus Tuahman.  

Meskipun demikian, tambah Tuahman, pihaknya tidak terlalu persoalkan hal tersebut sepanjang PT Pertamina bisa memberikan data pendistribusian minyak ke Sumut. Karena itu perlu diketahui dan Pemprovsu berhak mengetahui data itu.

Tuahman juga mengingatkan, bahwa jika hanya untuk mendapatkan sumber PAD yang lebih baik, Pemprovsu harusnya tidak hanya bersumber pada PBBKB saja. Melainkan harus bisa mendapatkannya dari beberapa sektor seperti cukai rokok, BBNKB yang data teregistrasi 5 juta kendaraan, namun yang tertagih hanya 2 juta. Serta pajak APU yang sampai saat ini dengan PT Inalum belum juga selesai. 

"Yang itu semua juga memiliki potensi yang sangat luar biasa jika pendapatannya dioptimalkan. Jadi jangan diharapkan dari PBBKB saja yang sampai menuai protes dari mahasiswa dan masyarakat," ketus Tuahman. 

Sementara itu, Sekretaris Fraksi NasDem Dimas Triadji mengatakan, upaya Pemprovsu dalam mengoptimalkan PAD, sebenarnya patut didukung. Namun harus ada catatan bahwa kebijakan PBBKB tidak akan berdampak kepada perekonomian masyarakat khususnya pengguna BBM subsidi apabila distribusi BBM subsidi merata di Sumut. 

"Akan tetapi yang menjadi masalah saat ini, bio solar dan premium sulit didapat masyarakat. Dan ketersediaannya pun terbatas," imbuhnya. 

Dimas juga menerangkan bahwa, Pergub 01 Tahun 2021 yang dikeluarkan Edy Rahmayadi sebagai Gubsu dinilai sangat tiba-tiba dan minim sosialisasi. Termasuk ke wakil rakyat, Gubsu tidak memberitahukan. Sehingga seolah-olah kebijakan ini diambil tanpa ada perhitungan dan analisa.

Maka dari itu, tegas Dimas, sikap Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut terkait dengan naiknya pajak bahan bakar ini, pihaknya mendesak PT Pertamina harus segera memberikan data pendistribusian BBM ke Sumut dan Pemprovsu harus mengoptimalkan PAD dari sektor lain seperti cukai rokok, pajak APU, BBKB dan lainnya sehingga pembangunan di Sumut bisa lebih baik lagi dan dapat dirasakan masyarakat secara merata. 

"Saat ini kita masih melihat sampai mana perkembangan Pergub ini sekaligus penggunaan PAD dari PBBKB ini. Paling tidka selama satu tahun kedepan. Apakah optimal atau tidak. Sampai saat ini kita belum menyuarakan agar Edy Rahmayadi mencabut Pergub 01 Tahun 2021 ini. Kita masih melihat dan mendesak Pertamina untuk mengeluarkan dan memberikan data pendistribusian BBM ke Sumut," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini