Soal Naiknya Harga BBM, DPRDSU: Pertamina dan Pemprovsu Harus Transparan Soal Data

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo


DailySatu.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendesak PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Provinsi Sumut agar transparan dalam memberikan data tentang naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di provinsi ini sejak awal April lalu.

Karena, kata Anggota DPRD Sumut H.M Subandi dan Dr Jonius Taripar Hutabarat, pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, disebutkan bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) naik dari 5 persen menjadi 7,5 persen dan PT Pertamina secara resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi itu untuk wilayah Sumut tanpa ada memberikan data secara transparan kepada masyarakat.

Sehingga dengan naiknnya harga BBM ini, lanjut kedua wakil rakyat tersebut, masyarakat yang saat ini kondisi perekonomiannya sedang sulit akibat Pandemi Corona Virus Diaseas 2019 (Covid 19), semakin terbebani dan terjepit.

“Inilah yang sangat kita sesalkan, kenapa Pemprovsu dan Pertamina tidak memilih waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Saat ditengah Pandemi Covid 19 dan pertumbuhan perekonomian masyarakat belum sampai 2 persen alias masyarakat sedang susah. Elok pula Pemprovsu dan Pertamina menaikkan harga BBM,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Jonius Taripar Hutabarat yang berasal dari Partai Perindo.

Sementara, Anggota Komisi A DPRD Sumut Subandi mengatakan disatu sisi tidak bisa dipungkiri bahwa untuk meningkatkan efektifitas pembangunan di Sumut, konsekuensinya harus meningkatkan pendapatan yang salah satunya dari PBBKB. Namun yang harus ditekankan kepada Pertamina, bahwa mereka harus memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, terkait jumlah BBM yang dikirim ke Sumut dan berapa pendapatan yang diterima oleh Pemprovsu maupun Pertamina.

“Seperti kata adik-adik mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut siang tadi, bahwa mereka menginginkan trasnparansi antara Pemprovsu dan Pertamina. Berapa kenaikannya, berapa jumlah SPBU di Sumut dan berapa yang diterima Pemprovsu. Dan setelah Pemprovsu menerima pendapatan dari PBBKB, apa pembangunan yang akan dikerjakan kedepannya untuk kemajuan Sumut. Jangan saling ‘lempar bola panas’. Inikan hal yang tidak baik. Yang dibutuhkan masyarakat data dan penjelasan secara transparan,” ketus HM Subandi.

Jonius dan Subandi juga mengungkapkan bahwa, pihaknya pernah mengungkap persoalan PBBKB ini beberapa waktu lalu karena mendapatkan temuan hal yang janggal di Pertamina.

“Waktu itu, prihal ini kami kupas tuntas sampai ketingkat Pusat. Namun sangat disayangkan, Pertamina Pusat tetap ngotot tidak memberikan data-data yang kami minta prihal PBBKB ini dengan alasan rahasia kementerian. Itu jawaban Pertamina Jakarta. Namun saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dispenda diungkapkan bahwa antara Pemprovsu dan Pertamina sudah ada semcam kesepakatan tentang bagaimana meningkatkan pendapatan dan pemasukan. Dan kami tidak tahu kesepakatan itu. Karena DPRD Sumut tak diiukutkan pada saat itu,” papar Subandi yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra.

Tidak hanya itu, Jonius dan Subandi juga sangat menyayangkan sikap Pemprovsu melalui Humas juga tidak bisa menjadi ‘corong’ informasi dalam memberikan informasi ataupun penjelasan secara trasnparan kepada masyarakat luas terkait naiknya harga BBM ini.    

“Harusnya Humas Pemprovsu berperan dalam memberikan informasi secara trasnparan kepada masyarakat tentang PBBKB dan kenaikan harga BBM ini. Sehingga masyarakat bisa menilai dan melihat data-datanya. Inikan sudah era transparan dan keterbukaan informasi publik. Tidak seperti ini. Maka dari itu, kami akan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut untuk meminta penjelasan,” tandas kedua wakil rakyat ini.

Seperti diketahui, PT Pertamina secara resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi di wilayah Sumut sejak 1 April 2021 kemarin. Pertamina menyebut kenaikan harga itu sebagai bentuk penyesuaian naiknya tariff PBBKB yang tertuang pada Pergub Nomor 1 Tahun 2021.

Namun Gubsu Edy Rahmayadi membantah bahwa kenaikan PBBKB dari yang sebelumnya 5 persen menjadi 7,5 persen tersebut mengacu pada Pergub yang dikeluarkannya. Gubsu menilai Pertamina hanya mencari momentum untuk menaikkan harga BBM menggunakan Pergub tersebut. (sus)

 

Share:
Komentar

Berita Terkini