Soal Harga BBM Naik, Benny Sihotang: Kita Desak Ketegasan Pertamina

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo

 



DailySatu.com, Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus membahas dan memfokuskan prihal naiknya pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) menjadi 7,5 persen yang sebelumnya 5 persen yang dilandasi keluarnya Pergub Nomor 01 Tahun 2021 yang berjung pada naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non subdisi sebesar Rp200.

Kali ini, Komisi C DPRD Sumut yang diketuai oleh Benny Harianto Sihotang berjanji terus mengejar ketegasan PT Pertamina (Persero) terkait kenaikan harga BBM non subsidi tersebut. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Komisi C dan B yang dilaksanakan beberapa kali oleh PT Pertamina, BP2RD Sumut, Biro Perekonomian dan Hiswana Migas, termasuk pada RDP yang dilaksanakan Rabu (21/4/2021) di aula gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, para wakil rakyat itu belum mendapat kepastian dari PT Pertamina tentang kenaikan harga.

“Setiap kita tanya kenapa harga BBM non Subsidi naik Rp200, BP2RD Sumut menjawab bahwa kenaikan bukan dikarenakan Pergub 01 Tahun 2021 melainkan pertamina yang menaikkan. Sementara, operator minyak Indonesia itu (PT Pertamina,red) enggan untuk mengatakan bahwa mereka yang menaikkan harga BBM ini. Mereka harus meminta petunjuk dan arah dari kantor pusat di Jakarta. Maka dari itu, kita skors RDP tadi dan memberikan kesempata pada Pertamina untuk mengkonsultasikannya ke Pusat. Mungkin Pekan depan kita tunggu jawaban Pertamina,” kata Benny kepada wartawan usai RDP diruang kerjanya, Rabu (21/4/2021).

Saat disinggung prihal jumlah kuota pendistribusian BBM di Sumut, Benny menjelaskan PT Pertamina berjanji akan menyerahkannya kepada Pemprovsu dalam hal ini BP2RD sebagai mitra kerja mereka. Karena sesuai dengan Undang-undang dari Kementerian Keuangan RI tentang keterbukaan informasi publik.

“Pertamina tidak memberikan data kuota pendistribusian minyak itu kepada publik, melainkan kepada BP2RD Sumut. Dan per tiga bulan akan diberikan datanya kepada Pemprovsu. Prihal ini juga ada regulasi yang mengatur di internal Pertamina dan harus meminta izin dari direksi. Namun perlu diingat bahwa DPRD Sumut akan meminta data itu kepada BP2RD, karena sebagai wakil rakyat, kami juga harus tahu,” cetus politisi Partai Garindra ini.

Benny juga mengungkapkan bahwa didalam RDP tadi, Pertamina juga menginformasikan secara umum tentang PBBKB. Yakni untuk bulan lalu sebelum kenaikan didapat sekitar Rp78 miliar, dan untuk bulan depan Pertamina memproyeksikan pendapatan pajaknya sekitar Rp98 miliar.

“Ada kenaikan tentunya, karena pajak bulan depan sudah naik. Namun demikian, kita tetap juga mendesak Pertamina untuk memberikan data-data itu secara tertulis kepada Pemprovsu,” pungkasnya.

Sebelumnya pada RDP gabungan, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menyesalkan Pertamina yang mengaitkan kenaikan harga BBM non subsidi dengan Pergub 01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Gubsu Edy Rahmayadi.

“Agar tidak ada dusta diantara kita, Gubsu telah mengatakan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi bukan dikarenakan Pergub. Namun kalau memang kenaikan ini dikarenakan Pergub, maka kami sebagai wakil rakyat akan mendesak Gubsu Edy Rahmayadi untuk mencabutnya. Maka pertamina harus bisa memberikan kepastian. Kalau memang tidak juga ada jawaban, maka kami berjanji akan mengundang Dirut Pertamina dan Gubsu Edy Rahmayadi ke DPRD Sumut ini. Karena saat ini kami menjadi bulan-bulanan bagi masyarakat. Maka berhak mendesak kalian,” tandas Politis Senior PDI Perjuangan ini. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini