Nezar: PSI Dukung Stranas PK KPK Di Sumut

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Startegi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK) tahun 2021-2022 memfokuskan tiga poin yakni  perizinan dan tata niaga. Kemudian keuangan negara dan penegakkan hukum. 

"Ketiga adalah reformasi birokrasi, di mana didalam ketiga fokus Stranas PK tahun 2021-2022 itu, proses lelang pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi bagian yang tidak terpisah, dilaksanakan secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa menyisakan praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme," kata Ketua KPK Firli Bahuri pada acara peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2021-2022 baru-baru ini.

Berkaitan dengan hal itu, sebagai salah satu Partai Politik yang selalu hadir dan bekerja untuk rakyat, Dewan Pimpinan Wilayan Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI Sumut) mendukung penuh apa yang menjadi program Stranas PK tahun 2021-2022 di provinsi ini.

Dijelaskan Ketua DPW PSI Sumut, H.M Nezar Djoeli ST, bahwa salah satu yang menjadi perhatian khusus partai yakni proses lelang ulang PBJ yang di dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Tata Ruang (SDACKTR) dan LPSE beberapa waktu yang lalu. 

"Kami menerima laporan masyarakat yang curiga tentang proses lelang ulang pada dinas SDACKTR Sumut terindikasi tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen program Stranas PK tahun 2021-2022 yang disampaikan oleh Ketua KPK RI pada Selasa (13/4/2021) lalu, yang dihadiri Gubernur Edy Rahmayadi secara online," ujar HM Nezar  kepada wartawan di Medan, Minggu (18/4/2021). 

Di mana, lanjut Nezar, sejumlah peserta lelang kegiatan PJB pada Dinas SDACKTR Sumut merasa terjadi ketimpangan dan ada kecurigaan karena proses Pengadaan Barang Jasa tidak dilakukan secara profesional dalam perencanaannya sehingga terjadi lelang ulang.

Selain itu, tambah Nezar, aduan yang berkaitan dengan kinerja dari kepala dinas PSDA Sumut, sebagai pejabat tertinggi di dinas juga disorot terkesan tidak mendukung upaya Gubsu Edy Rahmayadi yang menginginkan semua proses PBJ yang berlangsung tidak menimbulkan kesan 'kongkalingkong, atau terindikasi tidak profesional seperti diatur. 

"Memang proses pembatalan lelang merupakan hal yang dibolehkan didalam undang-undang, namun penegak hukum juga harus jeli dalam memantau hal tersebut terhadap makna yang tersirat dari proses pembatalan, salah satunya adalah lemahnya perencanaan di dinas SDACKTR dan LPSE merupakan salah satu penyebab proses itu terjadi. Kepala OPD harus mampu menjaga marwah dan citra pemerintah sumatra utara dengan dalam proses penggunaan dana Rakyat melalui Apbd," cetus Nezar seraya 

mengingatkan bahwa PSI Sumut tidak akan surut dalam mengamati kepala OPD dijajaran Pemprovsu dalam mengemban amanah Gubernur dan Wagubsu untuk menjalankan roda pemerintahan atas penggunaan uang Rakyat melalui APBD. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini