KPK Sambangi Kantor Walikota Gunungsitoli

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi RI, mendatangi kantor Walikota Gunungsitoli, Sumatera Utara, di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Rabu (28/4/2021).

Kedatangan lembaga anti rasuah tersebut bukan untuk menggeledah atau melakukan operasi tangkap tangan, namun dalam rangka koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi Se-Kepulauan Nias.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa'a Laoli SE, M.Si, menyebut bahwa korupsi merupakan kejahatan kemanusian luar biasa. Karena korupsi dapat berakibat signifikan terhadap aspek kehidupan.

Khususnya aspek sosial, ekonomi, serta keberlangsungan hidup orang banyak. Sehingga diperlukan langkah tepat dan sinergitas antara seluruh elemen dalam memberantas perilaku korupsi.

"Sinergitas pemberantasan korupsi merupakan amanat strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK)sesuai Perpres 54 Tahun 2018. Untuk itu, Pemerintah Kota Gunungsitoli mengapresiasi langkah KPK mendorong pemerintah daerah Se-Kepulauan Nias meningkatkan aksi pemberantasan korupsi", ujar Sowa'a.

Sowa'a menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Gunungsitoli terus berbenah dalam mendukung program pemberantasan korupsi dengan membangun mental tidak korupsi penyelenggara program kegiatan pemerintah daerah.

“Strategi yang dibangun Pemerintah Kota Gunungsitoli mencegah korupsi yakni dengan menetapkan landasan hukum seperti Perda, Perwal, standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan program kegiatan. Kemudian mengembangkan sistem aplikasi pada penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik", tandas Sowa'a.

Sementara itu, Direktur I Korsup KPK RI, Didik Agung Widjanarko, menjelaskan bahwa KPK bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan dari koordinasi, supervisi, monitor, pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan", kata Didik.

Secara umum, lanjutnya, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 7 bentuk yaitu menyebabkan kerugian keuangan negara, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, dan suap menyuap.

"Sedangkan fokus koordinasi pencegahan korupsi bertujuan untuk meningkatkan nilai MCP seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa", pungkas Didik. (ds/Ris)

Share:
Komentar

Berita Terkini