Henry Yosodiningrat : Putusan Hakim Prapid Cederai Norma - Norma Hukum & Kesampingkan Bukti - Bukti

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Terkait Putusan penolakan permohonan Pra peradilan Anwar Tanuhadi yang diucapkan Hakim Tunggal Hendra Utama Sutardodo, SH, MH ketika diruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Medan menuai pro dan kontra oleh Publik, Sabtu (3/4/2021). 

Hal ini di katakan beberapa Praktisi hukum ketika disuguhkan berita tentang putusan hakim Prapid Hendra Utama Sutardodo, Hakim PN Medan.

Tim Penasehat Hukum Pemohon Praperadilan (Prapid), Anwar Tanuhadi yang dimotori Dr. H. KRH Henry Yosodiningrat SH, MH, ketika dihubungi melalui pesan whatsapp tentang adanya sorotan terhadap putusan Hakim Prapid tersebut mengatakan sangat terkejut dengan Putusan Prapid tersebut.

"Itu pasti, soalnya kami selaku Tim Advokat dari Anwar Tanuhadi merasa sangat terkejut mendengar pertimbangan hukum yang diambil Hakim dalam menjatuhkan putusan Prapid tersebut," ucapnya. 

Penasehat hukum, Anwar Tanuhadi juga menjelaskan, Hendra Utama Sutardodo (hakim prapid- red) dalam pertimbangan hukumnya dan diucapkan diruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Medan kemarin telah 'Menabrak' atau mengesampingkan bahkan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) RI dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) RI serta Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019, yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menolak  permohonan Praperadilan terkait dengan penyidikan tindak pidana yang mengatur tentang penetapan Tersangka dan Penahanan.

"Awalnya, Anwar Tanuhadi (Pemohon Prapid-red) telah dilaporkan oleh seseorang yang tidak dikenal pemohon yaitu Joni Halimdengan Laporan Polisi No: LP/ 945/X/ 2019 Poltabes Medan/ Sek Medan Timur tanggal 03 Oktober 2019. Berdasarkan laporan tersebut, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No : SP. Sidik/564/X/2019 Reskrim tanggal 03 Oktober 2019. Sementara Termohon belum menemukan adanya tindak pidana. Kemudian Pemohon dijemput paksa oleh penyidik dari Polsek Medan Timur (Termohon) pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 22.30 Wib, penyidik Polsek Medan Timur telah menjemput Pemohon dari tempat tinggalnya di komplek Panorama Kav. 1 Lebak Bulus Jakarta Selatan secara paksa. Lalu Pemohon ditempatkan diruang Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat.

Esok harinya Pemohon dibawa secara paksa ke Medan menggunakan pesawat Batik Air. Sesampainya di Polsek Medan Timur, Pemohon ditahan dan diperiksa oleh Termohon. Dalam pemeriksaan tersebut Pemohon dipaksa untuk membayar uang sejumlah Rp,- 5.000.000.000 kepada orang yang tidak dikenalnya bernama Rudy. Apabila dibayar, Pemohon dapat dikeluarkan dari tahanan. Pembayaran tersebut merupakan syarat pemohon untuk dikeluarkan dari tahanan.

Maka dengan terpaksa pemohon melakukan pembayaran sejumlah Rp,- 2.500.000.000. ditransfer oleh anak Pemohon dari Jakarta melalui bank BCA no. 8370096008 an. Rudy. 

Selanjutnya memberikan 6 lembar cek mundur dengan total nilai Rp,- 2.500.000.000. Setelah memenuhi permintaan penyidik Polsek Medan Timur (Termohon). Kemudian pemohon dilepaskan dengan surat penangguhan penahanan No: SSPHAN17-D/1/2021/ Reskrim tanggal 28 Januari 2021," terangnya.

Namun sebenarnya menurut, Dr. H. KRH Henry Yosodiningrat SH, MH, Termohon menukar Berita Acara Pelepasan Tersangka dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan.

Selanjutnya Anwar Tanuhadi didampingi Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners membuat laporan terhadap peristiwa tersebut kepada Kabid Propam Polda Sumatera Utara yaitu Surat No. LFHY.Pid.006.02.2021 tanggal 10 Februari 2021 tersebut diatas untuk membuktikan bahwa atas tindakan Termohon, Pemohon melalui Kuasanya membuat Pengaduan kepada BID PROPAM POLDA SUMUT.

Selanjutnya hasil proses yang dilakukan pihak Bid. Propam disebutkan atas tindakan Termohon, terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Pelanggaran yang dilakukan 

oleh Termohon kepada Pemohon. Yaitu berupa surat dari Kabid Propam an. Kapolda Sumatera Utara yang ditujukan 

kepada Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Nomor : B/931/II/WAS.2.1/2021 terkait dugaan Penyidik Polsek Medan Timur melakukan Pelanggaran Disiplin/KEPP tanggal 19 Februari 2021.

"Jadi menurut kami bahwa putusan penolakan permohonan praperadilan terhadap Pemohon sungguh sangat terkesan "dipaksakan," tegasnya.

Dr.H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH, MH mendalilkan, bahwa mustahil dan tidak masuk akal Termohon melakukan rangkaian kegiatan pada hari yang sama yaitu sesuai isi didalam kesimpulan dari Tim Advokat Penasehat Hukum Anwar Tanuhadi.

"Diantaranya, Pada hari itu juga Termohon menerima Laporan Polisi dari Pelapor dan membuat bukti penerimaan berdasarkan “kronologis peristiwa” yang disampaikan oleh Pelapor.

Pada hari itu juga Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan. Pada hari itu juga Termohon menerbitkan Surat Tugas Penyelidikan. Pada hari itu juga Termohon melakukan wawancara / klarifikasi terhadap Pelapor dan membuat Berita Acara klarifikasi terhadap Pelapor. Pada hari itu juga Termohon mengirimkan Surat Panggilan / Undangan Klarifikasi terhadap 2 orang Saksi yaitu Octoduti Saragi Rumahorbo dan Albert," ungkapnya. 

Lanjut ketua tim PH Anwar Tanuhadi, pada hari itu juga dua orang saksi yang dipanggil itu datang memenuhi panggilan. Pada hari itu juga Termohon melakukan pemeriksaan wawancara dan dibuatkan Berita Acara wawancara terhadap 2 orang saksi yaitu Octoduti Saragi Rumahorbo dan Albert.Pada hari itu juga Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan. Pada hari itu juga Termohon melakukan Gelar Perkara. Pada hari itu juga Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Gelar Perkara perihal naiknya Status Perkara ke Penyidikan.

Menurut Dr.H.KRH. Henry Yosodiningrat, SH, MH betapa tidak masuk akalnya termohon dapat melakukan rangkaian kegiatan tersebut diatas pada hari yang sama. Selain itu Dr.H.KRH. Henry Yosodiningrat, SH, MH juga menyesalkan, hakim Prapid hanya mempertimbangkan berdasarkan kebenaran Formil saja tanpa mempertimbangkan kebenaran Materil.

Dikatakan Dr.H.KRH. Henry Yosodiningrat, Praperadilan tidaklah sama dengan prinsip pembuktian dalam hukum Perdata. Sehingga seharusnya hakim Prapid mengesampingkan alat bukti yang tidak sesuai dengan keyakinan hakim.

Kemudian Dr.H.KRH Henry Yosodiningrat, SH, MH juga mengatakan, dalam prakteknya penanganan terhadap perkara berdasarkan laporan pengaduan" yang tingkat kesulitan tinggi" dalam pembuktiannya, telah diatur prosedurnya sedemikian rupa. Bahkan termasuk teknis pengamanan terhadap perkara itu (sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Oleh karenanya, rangkaian kegiatan termohon yang melakukan berbagai kegiatan tersebut diatas (pada hari dan tanggal yang sama saat dibuat laporan polisi). 

"Jadi dapat dipastikan tidak pernah terjadi dan "nyaris tidak masuk akal" sebagaimana dinyatakan dimuka persidangan pada hari Rabu 24 Maret 2021 oleh Ahli Dr. Chairul Huda, SH. MH. Yang pada pokoknya menyatakan, 'meskipun penyelesaian rangkaian  proses Penyidikan tidak dihitung berdasarkan hari untuk dapat menerbitkan surat perintah penyidikan pada hari yang sama saat dibuat laporan  polisi adalah tidak logis," ujarnya.

Kemudian lanjut Dr.H.KRH Henry Yosodiningrat, SH, MH tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ( SPDP) Nomor : B/24/I/2021/Reskrim tanggal 26 Januari 2021. Dalam angka 2 SPDP tersebut diatas, disebutkan “bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 telah dimulai penyidikan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan Pertolongan jahat / Tadah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Flores No. 1-A Kec. Medan Perjuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 dan 480 Ke-2e KUHPidana yang dilakukan oleh Tersangka.

Oleh karena Penyidikan baru dimulai tanggal 26 Januari 2021, maka Penetapan sebagai Tersangka dan berbagai upaya paksa (penangkapan

dan penahanan) yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021sebelum penyidikan dimulai, dapat dipastikan tidak sah.

Selain itu Penyampaian SPDP oleh Termohon kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2021 telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggl 11 Januari 2017 dan melanggar PERATURAN KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mewajibkan Termohon selaku Penyidik untuk mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum, Pelapor, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal 03 Oktober 2019.

Faktanya SPDP disampaikan oleh Termohon selaku Penyidik setelah lampaui waktu lebih dari 1.5 tahun lamanya dan/atau 18 bulan kemudian.

Mengakhiri wawancaranya singkat buy pone, Henry Yosodiningrat sangat menyangkan dalam pertimbangan Hakim, yang sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yuridis yang dirinya kemukakan dalam kesimpulan.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini