Dimas: PT Kimia Farma Harus Bertanggungjawab Penuh

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com -  PT Kimia Farma Tbk yang merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia harus bertanggungjawab penuh terkait penggunaan Alat Test Rapid Antigen bekas di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, yang ditangkap oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Selasa (26/4/2021).

"PT Kimia Farma ini yang mengelola unit Test Rapid Antigen di 4 Bandara di Indonesia. Maka mereka harus bertanggungjawab karena telah membahayakan masyarakat dan sangat berdampak pada banyak aspek," kata Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Dimas Triadji S.I.Kom melalui keterangan tertulisnya yang diterima dailysatu.com, Kamis (29/4/2021). 

Dimas menjelaskan, penangkapan oknum petugas test Rapid Antigen di Bandara Kualanamu oleh Polda Sumut itu dikarenakan oknum tersebut tidak 

menjalankan tugasnya seusai dengan SOP perusahaan yang telah melekat, sehingga menjadi pelanggaran hukum. 

Selain itu, lanjut Dimas, pengawasan ketat dan audit internal rutin perusahaan juga menjadi penyebab oknum petugas itu berbuat 'nakal'. 

"Kita juga ada melihat kelalaian PT Kimia Farma yang tidak mengawasi petugasnya dilapangan dan melakukan audit rutin internal. Sehingga oknum petugas bertugas diluar regulasi yang telah ditetapkan," cetus Politisi Muda Partai NasDem ini. 

Dimas juga menekankan kepada PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Kualanamu harus kooperatif dan cepat tanggap. Karena Kualanamu merupakan pintu keluar masuk 8 ribu penumpang dari dan ke Sumut setiap harinya. 

"Kedepan Angkasa Pura II harus kooperatif dan cepat tanggap. Pengawasan juga harus dilakukan, agar jangan ada lagi kejadian memalukan yang membahayakan rakyat ini," cetusnya. 

Dimas juga mengapresiasi Polda Sumut yang berhasil mengungkap prihal yang memalukan ini dan menangkap oknum petugas yang menggunakan alat test Rapid Antigen Bekas. Karena dimasa Pandemi Covid 19 ini, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah tengah berjuang mengentaskan penyebaran Covid 19. 

"Kita juga meminta agar Polda Sumut terus menelusuri persoalan ini, apakah ada aktor dibalik kejadian ini dan apakah ada rentetan lain. Tidak hanya itu, DPRD Sumut juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu banyak berspekulasi sambil menanti perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Bila perlu Komisi E DPRD Sumut akan mengundang instansi terkait untu rapat dengar pendapat guna memperoleh informasi yang utuh dan komprehensif," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini