Tak Miliki Peran Aktif, Ini Permintaan PH Dari 12 Anggota DPRD Sumut Kepada Majelis Hakim

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com -  Penasehat Hukum (PH) dari 12 mantan anggota DPRD Sumut yakni Kamaluddin Pane, SH, MH didampingi Ranto Sibarani, SH, Yudhi Syahputra Sibarani, SH dan Jimmi Sibuea, SH, MH memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan seringan ringannya terhadap kliennya. Hal tersebut diungkapkan Kamaluddin Pane, SH, MH kepada wartawan seusai sidang yang digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (22/3/2021).

"Anggota DPR yang sidang ini sekarang tidak mempunyai peran aktif, jadi tidak mempunyai peran menentukan dalam negosiasi pertemuan dalam pemerintah daerah provinsi atau tim-tim nya Gatot Pujonugroho. Jadi dua fakta itu, satu tidak mempunyai peran dan mereka tidak punya kewenangan untuk itu yang punya kewenangan adalah pimpinan. Jadi kita minta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan untuk yang telah mengakui disesuaikan dengan Pasal 11," ucap Kamaluddin Pane.

Selain itu Kamaluddin Pane juga menyebutkan untuk Justice Collaborator (JC) yang sudah diajukan kliennya agar dikabulkan Majelis Hakim. 

"Sudah diakui dan sudah dikembalikan semuanya, dalam undang-undang Tipikor unsur kerugian negara sudah tidak ada lagi ditemukan. Maka mereka boleh memohon diberikan JC, jadi apabila permohonan ini nanti dikabulkan ya kabar baik untuk Rahmat Hasibuan, pak Hosen dan Robert Nainggolan. Mereka sudah mengajukan JC, mereka punya hak untuk mengajukan itu karena sudah melunasi. Salah satu syarat mengajukan JC itu karena sudah melunasi, kemudian kooperatif bekerjasama dengan aparat atau bekerjasama dengan pemerintah," terang Kamaluddin Pane.

Sementara untuk Syamsul Hilal yang menurutnya tidak ada bukti bahwa kliennya ada menerima dan hanya pengakuan sepihak dari Ali Nafiah, Kamaluddin Pane menjelaskan bahwa kliennya harus dibebaskan dari segala dakwaan.

"Nah untuk seperti Syamsul yang tidak mengakui memang tidak ada bukti bahwa ia ada melakukan penerimaan dan hanya pengakuan sepihak dari Ali Nafiah. Pengakuan sepihak ini kan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, dia hanya bisa dijadikan sebagai bukti petunjuk. Jadi kita minta untuk saudara Syamsul dibebaskan dari segala Dakwaan," tegas Kamaluddin Pane, SH, MH.

Sebelumnya dalam persidangan yang beragendakan mendengarkan nota pledoi dari Penasehat Hukum maupun masing-masing terdakwa di pimpin oleh ketua Majelis Hakim, Immanuel Tarigan, SH, MH.

Setelah mendengar nota pledoi dari Nurhasanah, Jamaluddin, Ahmad Hosen Hutagalung, Sudirman halawa, Irwansyah, Megalia Agustina, Idah Budi Ningsih, Samsul Hilal, Muliani, Robert Nainggolan, Layari Sinukaban dan Rahmad Pardamean Hasibuan, Majelis Hakim menunda persidangan hingga 5 April 2021 dengan agenda pembacaan putusan. 

Mengutip dakwaan JPU, kasus tindak pidana korupsi berkaitan suap mantan Gubsu Gatot Pujonugroho ini ke 14 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, didakwa menerima suap berkaitan pengesahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2014 dan pengesahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2015 Provinsi Sumut dengan nominal Rp400-Rp700 juta/orang.

Ke 14 mantan anggota DPRD Sumut tahun 2009-2014 yang diadili dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi itu di antaranya, terdakwa Nurhasanah, Jamaluddin, Ahmad Husen, Sudirman Halawa, Ramli, Irwansyah, Megalia Agustina, Idah Budi Ningsih, Samsul Hilal, Muliani, Robert Nainggolan, Layari Sinukaban, Jaforman Saragih dan Rahmad Pardamean Hasibuan.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Ferdinan Worotikan dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan menyampaikan, para terdakwa yang merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009 s.d. 2014 mempunyai tugas dan wewenang antara lain: membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi, meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa para terdakwa dalam menjalankan tugas selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 telah beberapa kali menerima uang secara bertahap dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi  Sumut melalui Muhammad Alinafiah, Hamami Sul Bahsyan dan Ahmad Fuad Lubis terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2014 dan pengesahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2015.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1dan Pasal 64ayat (1) KUHPidana.

Berkaitan perkara suap tersebut, total nominal suap “uang ketok” yang diterima secara bertahap oleh masing-masing terdakwa yakni, Nurhasanah Rp472 juta, Jamaluddin Rp497 juta, Ahmad Husen Rp752, Sudirman halawa Rp417, Ramli Rp497, Irwansyah Rp602 juta, Megalia Agustina Rp540 juta, Idah Budi Ningsih Rp452 juta, Samsul Hilal Rp477 juta, Muliani Rp452 juta, Robert Nainggolan Rp427 juta, Layari Sinukaban Rp377 juta, Jaforman Saragih Rp427 juta dan Rahmad Pardamean Hasibuan Rp500 juta.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini