Soal Data Siswa Madrasah Penerima BOS, Kemenag Harus Bertanggungjawab

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo

 

 


DailySatu.com, Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara maupun kabupaten/kota harus bertanggungjawab soal data bantuan Madrasah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat perbedaan data antara jumlah siswa di madrasah dengan jumlah siswa yang masuk dalam Berita Acara Pembaruan (BAP) EMIS Madrasah online. 

Sebab, kata Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Jafaruddin Harahap, untuk mendapatkan dana BOS madrasah harus mengacu kepada jumlah siswa yang ada di BAP Emis. 

“Seperti yang terjadi di MTs Alliful Ikhwan SAA Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel), dari 247 siswa, yang terinput dalam BAP EMIS hanya 1 orang. Padahal data yang masuk EMIS menjadi acuan untuk kuota dana BOS," cetus politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kanwil Kemenag Provsu dan Kemenag Kabupaten Labusel, Rabu (10/3/2021).

Jafar juga menjelaskan bahwa perbedaan data ini akan menyebabkan proses pembelajaran di madrasah terganggu.

"Persoalan ini karena koordinasi antara pihak madrasah dengan Kemenag kab/kota sangat buruk. Seharusnya jika ada perbedaan jumlah siswa dengan data siswa yang diinput di EMIS, bisa langsung diverifikasi oleh Kemenag kab/kota," pungkasnya.

Jafar juga menambahkan, bahwa operator yang meng-input data ke BAP EMIS merupakan sesuatu yang sangat penting saat ini. 

“Dan ketika kejadian ini, saya berpikir bahwa ini jadi kunci untuk kemajuan Madrasah yang akan datang. Berapa kali kita melakukan pertemuan dengan Kanwil Kemenag, saya sudah ingatkan pembinaan madrasah itu jangan hanya sekedar saja. Madrasah atau sekolah ini jangan dibiarkan dengan berbagai persoalan, mulai dari penerimaan siswa baru. Bukan kali ini persoalan kasus operator, saya percaya kalau dilakukan pembinaan secara serius berkaitan dengan SDM dan kesejahteraannya maka hal seperti ini tidak akan terjadi," ketusnya.

Karena itu, Jafar menegaskan pihaknya akan melakukan kunjungan ke Kementerian Agama RI untuk menyampaikan persoalan ini agar BAP EMIS bisa dibuka kembali.

"Saya yakin ini bukan terjadi di madrasah di Labusel saja ini, tetapi banyak lagi belum terungkap. Semuanya ini pasti menyalahkan operator. Operator sendiri mungkin belum paham apa yang harus mereka kerjakan. Tentunya ini akan menjadi perhatian kita bersama," paparnya.

Jafar juga menerangkan bahwa persoalan di MAN 3 yang tidak mengajukan siswanya ke ke perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan.

"Satu-satunya Madrasah tidak mengajukan siswanya ke dalam jalur undangan, ini kelalaian. dievaluasilah kepala MAN 3 jangan dibiarkan berulang-ulang. Nanti ini disalahkan operator juga, padahal Pimpinannya tidak mampu mensosialisasikan ilmunya kepada operator tersebut," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Jafar juga mengaku memantau semua persoalan sekolah dan madrasah di Sumut. "Kebetulan saya ini Ketua IKA UNIMED, guru-guru tetap berkoordinasi dengan kami. Kemudian madrasah-madrasah ini juga. Kami kalau melakukan kunjungan pastilah hadir kebeberapa sekolah dan madrasah guna meminta persoalan yang ada di daerah ini. Jadi kita minta pembinaan terhadap sekolah dan madrasah itu serius," cetusnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini