Rapat Tertutup Komisi D DPRDSU, Ketua PSI Sumut: Eksekutif dan Legislatif Jangan Sembunyi di Tempat Terang Bahas APBD

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut) H.M Nezar Djoeli ST sangat menyangkan rapat 'gelap' yang dilakukan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  dengan salah satu dinas provinsi yang tidak boleh diketahui atau dihadiri para awak media.

Nezar yang pernah menjadi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi D pada tahun 2014-2016 lalu, menduga ada sesuatu yang sangat urgent dalam pembahasan tersebut yang menyangkut dana aspirasi yang telah dituangkan didalam buku APBD Sumut. 

"sehingga hal ini tidak boleh di ketahui oleh kawan-kawan media dalam rapat tersebut," katanya kepada wartawan saat dihubungi melalui seluler disela-sela kesibukannya memimpin PSI Sumut, Kamis (4/3/2021).

Selain itu, Nezar juga menilai dana aspirasi untuk daerah pemilihan sebenarnya tidak masalah sepanjang metode penganggaran dan penggunaannya tepat sasaran.

"Dimulai saat hasil pokok pikiran (Pokir) dewan, kemudian masuk ke e Planning di Bappeda dan masuk di e Budgeting dalam pagu indikatif. Sudah tentu semua itu harus melalaui Musrembang dari mulai tingkat kota sampai provinsi dan dalam pelaksanaannya tidak ada kepentingan transaksional atas dana aspirasi tersebut, seperti yang dijelaskan oleh KPK beberapa waktu lalu," paparnya. 

Tidak hanya itu saja, Nezar juga  menduga ketika para wakil rakyat yang duduk di Komisi D itu rapat dan tidak mengizinkan wartawan masuk, maka hal ini ada sesuatu yang sifatnya menyangkut dana aspirasi itu. Karena semua itu di mulai dari perencanaan dan kekuasaan," tandasnya. 

Lebih lanjut Nezar mengungkapkan, bahwa dana Aspirasi itu sebaiknya tidak tertuang jelas di dalam Buku APBD atas kepentingan personal masing-masing dewan, apalagi sampai dikumulatipkan dalam jumlah gelondongan. 

"Tapi buatlah sebagai kepentingan seluruh anggota atas perwakilan daerah pemilihan anggota dewan lintas partai sebagai bentuk pembangunan di daerah mereka masing-masing, sehingga rakyat dapat merasakan manfaat dari hadirnya legislator didaerah mereka," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini