Persoalan Pelik PTPN II, Baskami Ginting Sarankan DPN FKPPN Lapor ke Jokowi

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN PPN) disarankan agar melaporkan PT Perkebunan Nusantara II kepada Presiden Joko Widodo atas perbuatan mereka yang semena-mena.

“DPB FKPPN kita sarankan segera laporkan tindakan semena-mena managemen PTPN II ke Presiden Jokowi agar persoalan yang dihadapi para pensiunan karyawan perusahaan perkebunan milik BUMN itu tidak terkatung-katung. Kami sebagai lembaga legislatif sangat mendukung, karena permasalahan tidak akan tuntas ditingkat disini, tapi harus ke Pusat,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Drs Baskami Ginting saat ditemui para pengurus DPN FKPPN sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat difasilitasi Komisi A DPRD Sumut, beberapa hari lalu.

Menurut Baskami, persoalan santunan hari tua pensiunan belum dibayar, hak catu beras dihapuskan, gaji pensiunan diterima dibawah Rp100 ribu dan permasalahan lainnya harusnya bisa diselesaikan ditingkat direksi yang memimpin PTPN 2 saat ini, jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan. Namun, sepertinya keinginan tersebut kurang terlihat, sehingga hak pensiunan yang harusnya diberikan menjadi persoalan.

Demikian halnya, lanjut Baskami, dengan persoalan adanya penjualan aset-aset PTPN II yang harus diteliti dan perlu diketahui dasar mereka menjual aset. 

"Apa alasan PTPN II menjual aset negara itu. Kalau HGU-nya habis, harusnya bagi-bagi sama karyawan/pensiunan belum punya rumah, ketimbang diberikan kepada pihak lain yang dibelakangnya cukong,” cetus politisi senior PDI Perjuangan itu. 

Sementara itu, Ketua DPN FKPPN HN Serta Ginting mengapresiasi dukungan DPRD Sumut memberikan solusi menyelesaikan persoalan nasib pensiunan PTPN II ke Pemerintah Pusat (Presiden Jokowi). 

“Semua keputusan politik pada Presiden, sesuai saran Ketua DPRD Sumut, kami akan melaporkan semua persoalan pensiunan maupun soal aset yang pindah tangan itu kepada Presiden Jokowi,” ucap Serta Ginting. 

Mantan Anggota DPR-RI ini juga menjelaskan bahwa masalah lahan eks HGU sudah pernah dibicarakan dengan Presiden Jokowi dan pernah diperintahkan untuk dibagikan diutamakan kepada karyawan/pensiunan, tapi tidak direalisasikan. 

"Kami akan ulangi lagi permasalahan ini, agar pensiunan PTPN II mendapat bagian dari lahan eks HGU. Mau berapa luasnya, yang penting pensiunan dapat bagian,” tegasnya. 

Selain masalah mendapatkan lahan eks HGU, tambah Serta Ginting, pihaknya juga akan melaporkan persoalan Santunan Hari Tua pensiunan PTPN II yang tidak dibayar, gaji pensiunan diterima dibawah Rp100.000, Iuran dalam pensiun belum disetorkan ke Dapembun, sementara gaji karyawan dipotong tiap bulannya. 

Selain itu, lanjut Serta Ginting, adanya penghapusan hak catu beras mulai tahun 2008 bagi pensiunan dan masih banyak karyawan yang masa kerja 25 tahun belum menerima medali jubelium bahkan sampai pensiun. 

"Ada juga permasalahan penjualan aset PTPN II berupa tanah kepada pengembang yang seharusnya diprioritaskan kepada para pensiunan," tandasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini