Perda PSU Untuk Melindungi Kepentingan Masyarakat Gunungistoli

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Wakil Walikota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Sowa'a Laoli SE, M.Si, menghadiri paripurna penjelasan umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.

Paripurna yang dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gunungistoli itu berlangsung di ruang rapat utama kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Jalan Gomo, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Senin (29/3/2021).

Dalam pemaparannya, Sowa'a Laoli mengatakan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan PSU perumahan secara optimal. Juga demi menjamin pemeliharaan, pengelolaan, serta mencegah pengalihan fungsi PSU perumahan.

"Perda bertujuan agar setiap pengembang perumahan di Kota Gunungsitoli menyediakan PSU perumahan. Serta wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah paling lambat satu tahun setelah masa pemeliharaan sesuai rencana tapak yang disetujui", ujar Sowa'a.

Dia menerangkan, pengelolaan PSU perumahan yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Kemudian  pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pengembang badan usaha swasta ataupun masyarakat dalam hal pengelolaan PSU sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Pembentukan Perda PSU perumahan merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana KPK mendorong pemerintah Kabupaten/Kota agar membentuk Perda PSU perumahan demi melindungi hak masyarakat penghuni perumahan", kata Sowa'a.

Lebih jauh Sowa'a menjelaskan, nantinya ruang lingkup Perda PSU perahan meliputi:

1. Perumahan.

2. Penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan.

3. Persyaratan penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan.

4. Pembentukan tim verifikasi.

5. Tata cara penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan.

6. Pengelolaan prasarana sarana dan utilitas perumahan.

7. Pelaporan.

8. Pengawasan dan pengendalian.

9. Pembiayaan.

10. Sanksi administratif.

11. Penyidikan, dan

12. Ketentuan pidana

"Menyadari bahwa pentingnya penyelenggaraan kawasan permukiman, kepastian ketersediaan PSU perumahan, dan penyerahan PSU perumahan serta pemeliharaan PSU perumahan maka masyarakat diharapkan dapat menikmati rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan hemat, aman, harmonis serta berkelanjutan berdasarkan amanat perundang-undangan", tandas Sowa'a. (ds/Ris)

Share:
Komentar

Berita Terkini